Unpad Piknik, 17+8 Aliansi Sipil Nuntut Apaan Tuh?

Table of Contents

Jakarta kembali jadi saksi bisu, eh, saksi mata aksi damai nan unik dari Aliansi Masyarakat Sipil bareng Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus. Kali ini, Unpad jadi inisiatornya, dan mereka punya cara yang beda banget buat nyampein aspirasi, yaitu lewat aksi “Piknik”! Kebayang enggak sih, demo sambil piknik? Seru banget, kan!

Aksi ini digelar di depan Gedung DPR RI, Jumat lalu, dan udah dimulai dari pukul 14.00 WIB. Tapi jangan salah, meskipun santai, tuntutannya tetap tegas dan jelas, ditujukan buat polisi dan juga para wakil rakyat di Senayan sana. Mereka pengen buktiin kalau gedung DPR itu sebenarnya ruang yang aman dan nyaman buat rakyat menyuarakan pendapat.

Suasana Piknik yang Bikin Adem Tapi Tetap Garang¶

Kalau biasanya demo identik dengan suasana panas dan tegang, aksi ini beda seratus delapan puluh derajat! Suasana yang tercipta justru hangat, penuh tawa, dan sesekali diselingi canda. Para perwakilan silih berganti menyampaikan aspirasi, tapi tanpa harus teriak-teriak sampai urat leher tegang. Pokoknya, vibes-nya chill banget, tapi pesannya tetap sampai dan bikin mikir.

Para mahasiswa ini menggelar lapak buku di depan gedung wakil rakyat, seolah-olah lagi santai di taman kota sambil baca. Ada juga yang asyik main ular-ularan dan permainan tradisional lainnya, bikin suasana makin hidup dan jauh dari kesan mencekam. Bahkan, ada penampilan musik akustik yang bikin aksi ini berasa kayak festival kecil-kecilan, bukan unjuk rasa. Akhirnya, semua ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bareng-bareng.

Yang bikin unik lagi, kostum massa aksinya! Mereka kompak pakai baju warna merah muda atau yang lagi hits disebut brave pink, dan juga hijau muda alias hero green. Warna-warna cerah ini bukan sekadar gaya, tapi punya makna dalam loh. Ini jadi simbol protes atas aksi-aksi sebelumnya yang mungkin agak kelam dan bikin trauma. Mereka pengen nunjukkin kalau menyuarakan aspirasi itu bisa dengan cara yang menyenangkan, tanpa rasa takut, dan jauh dari trauma.

Sosok Inspiratif Bernama Badru Kepiting¶

Nah, ada satu momen yang bikin aksi piknik ini makin berkesan dan jadi perbincangan. Siapa lagi kalau bukan kehadiran Badru! Ya, Badru, bocah yang sempat viral di media sosial, ikutan nongol di lokasi demo. Dia enggak cuma sekadar duduk-duduk aja, tapi ikut nimbrung nyuarain tuntutan. Badru ini memang spesial banget, guys.

Ada momen seru pas Badru maju ke depan dan menari-nari waktu BEM Unpad mulai nyanyi, bikin suasana makin riuh dan ceria. Bahkan, dia juga sempat memimpin massa nyanyi lagu “Tobat Maksiat” dari band Wali. Keren banget, kan? Penampilan Badru ini beneran nyulut semangat demonstran lain buat ikutan nyanyi bareng, dan ditutup dengan lagu perjuangan “Buruh Tani” yang udah jadi anthem wajib aksi massa.

Kehadiran Badru di aksi unjuk rasa kayak gini bukan kali pertama, lho. Beberapa kali dia udah tersorot kamera ikut berbagai aksi di Jakarta. Bahkan, di demonstrasi ricuh tanggal 25 Agustus 2025 lalu, Badru juga jadi salah satu korban. Ini bukti kalau dia bener-bener punya semangat juang yang tinggi, meskipun punya keterbatasan fisik.

Badru ini lahir dengan tangan dan kaki yang berkembang enggak sempurna, alias disabilitas. Tapi, keterbatasan itu sama sekali enggak pernah memadamkan semangatnya buat berjuang. Malah, dia bangga menamai dirinya sendiri Badru Kepiting, bikin keunikannya jadi identitas yang kuat. Badru enggak cuma jadi pemecah suasana, tapi juga jadi simbol penting: bahwa menyuarakan pendapat itu adalah hak semua orang, tanpa terkecuali!

Inti Tuntutan: Ada Apa Dengan 17+8 Ini?¶

Nah, ini dia bagian pentingnya, tuntutan 17+8 yang mereka bawa. Tuntutan ini udah jadi perbincangan panas di kalangan influencer dan pegiat media sosial beberapa hari belakangan. Gelombang tuntutan ini muncul setelah insiden tragis, di mana seorang pengemudi ojek online meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis Brimob. Kejadian itu bikin kemarahan dan keprihatinan masyarakat meluap-luap.

Pemerintah dikasih batas waktu sampai 5 September 2025 buat memenuhi 17 poin tuntutan jangka pendek. Artinya, tuntutan ini harus segera diselesaikan dalam waktu dekat. Sementara itu, untuk delapan poin tuntutan lainnya, pemerintah dikasih waktu setahun. Ini nunjukkin kalau ada tuntutan yang sifatnya mendesak, dan ada juga yang butuh proses dan perencanaan lebih matang untuk perbaikan sistemik.

17 Tuntutan Jangka Pendek: Minta Langsung Dieksekusi!¶

Ini dia poin-poin tuntutan yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Ini penting banget buat memastikan militer fokus pada fungsi pertahanan negara, bukan ngurusin keamanan sipil yang seharusnya jadi ranah polisi. Selain itu, kebebasan berpendapat harus dijamin tanpa ada ancaman hukum bagi para demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Masyarakat butuh keadilan dan kejelasan terkait insiden kekerasan yang menimpa warga sipil. Tim independen diharapkan bisa mengungkap kebenaran tanpa intervensi.
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). Di tengah krisis ekonomi dan kesulitan rakyat, kenaikan gaji dan fasilitas mewah untuk DPR dianggap enggak etis dan enggak peka. Ini jadi bentuk protes terhadap prioritas anggaran negara.
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). Rakyat punya hak untuk tahu ke mana uang pajak mereka digunakan, termasuk detail gaji dan fasilitas yang diterima anggota DPR. Transparansi adalah kunci akuntabilitas.
5. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK). Anggota DPR yang punya rekam jejak buruk atau terlibat kasus korupsi harus ditindak tegas. Badan Kehormatan DPR dan KPK punya peran krusial di sini untuk menjaga integritas lembaga legislatif.
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada anggota DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Perilaku anggota dewan yang enggak sesuai etika atau justru memprovokasi masyarakat harus mendapatkan sanksi berat. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap DPR.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Partai politik, sebagai representasi rakyat, harus secara jelas menyatakan keberpihakan mereka pada kepentingan masyarakat luas, terutama saat negara menghadapi krisis. Ini bukan cuma janji, tapi komitmen nyata.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Keterbukaan komunikasi antara partai politik dengan mahasiswa dan masyarakat sipik sangat penting. Dialog ini diharapkan bisa menjadi jembatan untuk memahami aspirasi dan mencari solusi bersama.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Mereka yang ditahan karena menyuarakan aspirasinya secara damai harus dibebaskan. Penahanan demonstran sering kali dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Aparat keamanan harus bertindak sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, menghindari kekerasan berlebihan. Aksi damai enggak seharusnya direspons dengan represi.
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Siapa pun, termasuk aparat, yang terbukti melakukan kekerasan dan melanggar hak asasi manusia harus diadili. Proses hukum yang transparan akan menciptakan keadilan dan efek jera.
12. TNI dituntut segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Ini penekanan lagi bahwa peran TNI adalah menjaga kedaulatan negara, bukan mengurusi keamanan dalam negeri yang jadi tugas Polri. Pemisahan tugas ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Perlu ada penegakan disiplin yang kuat di tubuh TNI agar anggotanya tidak melampaui batas kewenangan dan mengambil alih tugas Polri. Sinergi itu perlu, tapi batas-batas fungsi harus jelas.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. TNI harus memberikan jaminan kepada publik bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam urusan sipil, apalagi di tengah krisis demokrasi. Ini untuk menjaga netralitas dan menghindari potensi militerisasi kehidupan sipil.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia. Kesejahteraan pekerja adalah hak fundamental. Pemerintah harus menjamin upah yang adil dan layak bagi semua profesi, termasuk mereka yang sering kali terpinggirkan seperti mitra ojek online.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Di tengah ketidakpastian ekonomi, PHK massal harus dihindari. Buruh kontrak, yang seringkali rentan, juga harus mendapatkan perlindungan maksimal dari pemerintah.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Dialog terbuka dengan serikat buruh adalah cara terbaik untuk mencari solusi yang adil terkait upah minimum dan sistem kerja outsourcing yang seringkali merugikan pekerja. Suara buruh harus didengar.

8 Tuntutan Jangka Panjang: Demi Perbaikan Berkelanjutan!¶

Selain tuntutan yang mendesak, ada juga delapan poin yang sifatnya lebih strategis dan butuh waktu lebih panjang untuk direalisasikan:

1. Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tingkatkan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN. Ini tuntutan komprehensif untuk reformasi DPR. Audit keuangan secara independen, standar yang lebih tinggi untuk calon anggota dewan (menolak mantan koruptor!), dan penghapusan fasilitas mewah yang membebani negara.
2. Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya. Transparansi keuangan partai adalah langkah penting untuk mencegah korupsi dan memastikan akuntabilitas. Selain itu, peran oposisi yang kuat di DPR juga krusial untuk menciptakan sistem check and balance yang sehat.
3. Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Distribusi anggaran yang adil antara pusat dan daerah penting untuk pemerataan pembangunan. Rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat harus dibatalkan, dan sistem perpajakan harus direformasi agar lebih adil dan pro-rakyat.
4. DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor. RUU Perampasan Aset adalah senjata ampuh melawan korupsi. Pengesahannya harus segera dilakukan, bersamaan dengan penguatan KPK dan UU Tipikor agar upaya pemberantasan korupsi berjalan maksimal.
5. DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal. Revisi UU Kepolisian diperlukan untuk memastikan reformasi di tubuh Polri. Desentralisasi fungsi-fungsi dasar kepolisian bisa membuat pelayanan lebih efektif dan akuntabel di tingkat lokal.
6. Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI. Keterlibatan TNI dalam proyek sipil, seperti food estate, seringkali menimbulkan perdebatan tentang efektivitas dan potensi penyalahgunaan wewenang. Mandat ini harus dicabut, dan UU TNI perlu direvisi agar peran militer lebih fokus pada tugas utamanya.
7. DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas. Komnas HAM harus punya kewenangan lebih luas untuk melindungi kebebasan berekspresi rakyat. Penguatan Ombudsman dan Kompolnas juga penting untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan aparat kepolisian, memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.
8. Tinjau serius kebijakan PSN dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN. Proyek Strategis Nasional (PSN) dan prioritas ekonomi harus sejalan dengan perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan. UU Ciptakerja yang kontroversial juga perlu dievaluasi ulang, dan tata kelola Danantara serta BUMN harus diaudit secara menyeluruh untuk transparansi dan akuntabilitas.

Tabel: Rangukuman Tuntutan 17+8 Aliansi Masyarakat Sipil
| Kategori Tuntutan | Contoh Poin Kunci | Target Waktu |
|—|—|—|
| 17 Jangka Pendek | Tarik TNI dari sipil, Bentuk Tim Investigasi Independen kekerasan aparat, Bekukan & publikasikan anggaran DPR, Bebaskan demonstran, Hentikan kekerasan polisi, Pastikan upah layak & lindungi buruh. | 5 September 2025 |
| 8 Jangka Panjang | Audit independen DPR, Transparansi keuangan parpol, Reformasi perpajakan adil, Sahkan RUU Perampasan Aset, Revisi UU Kepolisian & TNI, Perluas kewenangan Komnas HAM, Tinjau PSN & evaluasi UU Ciptakerja. | 1 Tahun |

Respon Pemerintah: Yusril Ikut Buka Suara Loh!¶

Setelah serangkaian unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah sampai akhir Agustus lalu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Bapak Yusril Ihza Mahendra, akhirnya buka suara. Beliau memastikan pemerintah bakal merespons positif tuntutan 17+8 yang dirangkum oleh rakyat ini. Ini kabar baik, kan?

Yusril menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menegakkan dan menjalankan hukum dengan adil, transparan, serta menjunjung tinggi HAM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, aparat diminta untuk mengambil langkah hukum yang tegas bagi siapa saja yang melanggar hukum. Jadi, intinya, hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.

Beliau juga menyatakan dengan jelas bahwa rakyat yang melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa enggak akan diganggu oleh siapa pun. Demo itu hak rakyat untuk mengemukakan pendapat dan aspirasi, dan itu dilindungi undang-undang. Tapi, Yusril juga menegaskan bahwa mereka yang akan ditindak tegas adalah pihak-pihak yang melanggar hukum, seperti melakukan pembakaran, perusakan, penjarahan, atau menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. Jadi, menyuarakan pendapat boleh, tapi harus tetap tertib dan enggak merusak.

Refleksi Gaya Protes Kekinian¶

Terlepas dari tuntutan-tuntutan yang sudah disampaikan dan direspons pemerintah, gaya unjuk rasa kali ini beneran jadi sorotan. Ini kayak kode baru, guys, tentang gimana demonstrasi itu bisa berjalan dengan riuh, riang, dan tetap efektif. Ada perubahan gaya yang menarik banget, dari yang biasanya tegang jadi lebih santai dan inklusif.

Masyarakat sipil dan mahasiswa menunjukkan bahwa menyampaikan aspirasi bukan berarti harus selalu dengan marah-marah atau bikin ketakutan. Mereka berhasil menciptakan ruang aman yang bahkan bisa diisi dengan berbagai kegiatan positif dan fun. Ini adalah bukti kalau kreativitas bisa jadi senjata ampuh buat menyuarakan kebenaran dan menuntut perubahan. Siapa bilang protes harus selalu muram? Kita bisa bersenang-senang sambil memperjuangkan keadilan!

Yuk, Intip Cuplikan Videonya!¶

Bayangin aja, ada video yang merekam suasana “Piknik” ini dari awal sampai akhir. Kita bisa lihat mahasiswa-mahasiswa yang pakai baju brave pink dan hero green lagi asyik main ular-ularan, ada juga yang lagi serius baca buku di lapak dadakan mereka. Lalu, kamera menyorot Badru yang lincah menari diiringi musik akustik, dan semua orang ikut nyanyi bareng “Tobat Maksiat”. Pasti seru banget, kan? Video ini akan jadi bukti nyata bagaimana protes bisa dilakukan dengan cara yang powerful tapi tetap ceria dan damai!

Gimana nih pendapat kalian tentang aksi “Piknik” yang diinisiasi Unpad ini? Keren banget, kan, cara mereka menyampaikan aspirasi? Yuk, ceritain di kolom komentar, menurut kalian gaya protes kayak gini bakal jadi tren baru enggak sih di Indonesia?