Gawat! 3 Think Tank Ekonomi Kasih 5 'PR' Mendesak Buat Pemerintah

Table of Contents

Petugas kepolisian berjaga di depan gedung DPRD, berusaha mengendalikan massa demonstran yang menyuarakan aspirasi mereka. Situasi ini mencerminkan tensi di lapangan dan kebutuhan akan dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Tiga lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik yang punya nama besar, yaitu Indef, Core Indonesia, dan The Prakarsa, baru-baru ini bikin pernyataan sikap yang cukup bikin kaget. Pernyataan ini muncul setelah serangkaian demonstrasi pecah di berbagai wilayah, menunjukkan adanya kegelisahan di masyarakat. Para ekonom dari ketiga think tank ini secara terang-terangan menilai bahwa kericuhan yang terjadi belakangan ini adalah cerminan jelas dari kegagalan pemerintah dalam mengelola ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mereka melihat bahwa demo-demo yang terjadi bukan cuma sekadar insiden, tapi ada akar masalah yang lebih dalam. Kesenjangan ekonomi, sulitnya mencari kerja, sampai kebijakan yang dirasa kurang berpihak pada rakyat kecil menjadi pemicu utama. Tentu saja, ini jadi lampu kuning buat pemerintah untuk segera berbenah dan mendengarkan suara dari para pakar yang kerap disebut sebagai “penjaga” kebijakan ekonomi ini.

Akumulasi Kekecewaan: Akar Masalah yang Tersimpan¶

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, bilang kalau kekacauan dan bahkan penjarahan yang sempat terjadi di beberapa tempat itu sebenarnya adalah akumulasi dari rasa kecewa, kemarahan, dan frustrasi yang sudah lama dipendam oleh masyarakat. Khususnya, kata Faisal, ini datang dari kalangan menengah ke bawah yang paling merasakan dampaknya. Ia menegaskan, terlepas dari apakah ada motif politik yang ikut campur di belakangnya, inti masalahnya tetap sama: ada persoalan mendasar tentang kesejahteraan dan keadilan yang sampai sekarang belum berhasil diatasi dengan baik oleh pemerintah.

Faisal menganalogikan kondisi ini seperti “api dalam sekam,” sebuah kondisi yang sangat berbahaya karena bisa sewaktu-waktu menyulut emosi masyarakat menjadi ledakan yang lebih besar. Ini bukan cuma tentang angka-angka ekonomi makro yang bagus, tapi tentang bagaimana angka-angka itu diterjemahkan menjadi kesejahteraan riil bagi setiap individu. Ketika harapan hidup layak semakin jauh dari jangkauan, rasa putus asa bisa tumbuh subur dan mencari jalan keluar dalam bentuk protes sosial.

RAPBN 2026: Prioritas yang Dipertanyakan¶

Salah satu sorotan utama para ekonom adalah arah prioritas fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Mereka menganggap bahwa anggaran yang disusun belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Ada beberapa contoh konkret yang mereka angkat dan patut kita diskusikan.

Bayangkan saja, ada pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang otomatis berpotensi memicu lonjakan kenaikan pajak dan retribusi di tingkat lokal. Ini jelas akan menambah beban masyarakat, terutama di tengah kondisi daya beli yang masih belum pulih sepenuhnya. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru menerima tunjangan perumahan yang fantastis, sampai Rp 50 juta per bulan. Sebuah kontras yang sangat mencolok dan memicu pertanyaan tentang keadilan alokasi anggaran.

Selain itu, anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun depan dialokasikan sebesar Rp 145,6 triliun, angka yang melampaui alokasi untuk Kementerian Kesehatan yang hanya Rp 114 triliun. Meskipun keamanan adalah hal penting, perbandingan ini memunculkan pertanyaan tentang prioritas di tengah kebutuhan krusial sektor kesehatan. Begitu pula dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang, meskipun niatnya baik, dianggap mengambil porsi signifikan dari anggaran pendidikan. Artinya, ada potensi pengorbanan di sektor pendidikan demi program lain. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam agar setiap anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Video ini menunjukkan ilustrasi umum tentang pentingnya alokasi anggaran yang tepat dan dampaknya pada masyarakat. Meskipun tidak spesifik tentang artikel ini, ini bisa memberikan gambaran konteks.

Ketimpangan Ekonomi dan Krisis Ketenagakerjaan¶

Ketiga lembaga think tank juga menyoroti masalah yang lebih fundamental, yaitu ketimpangan ekonomi yang makin melebar. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin terus membesar, menciptakan jurang sosial yang sulit dijembatani. Di saat yang sama, krisis ketenagakerjaan semakin parah, diperburuk dengan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di mana-mana. Banyak perusahaan yang merugi atau melakukan efisiensi, dan imbasnya adalah PHK massal yang membuat angka pengangguran melonjak.

Situasi ini semakin pelik ketika ada laporan mengenai tindakan kekerasan oleh aparat dalam menangani demonstrasi. Menurut Indef, Core Indonesia, dan The Prakarsa, tindakan represif semacam itu hanya akan memperburuk citra pemerintah yang dianggap gagal memahami akar masalah struktural ekonomi. Kekerasan tidak akan pernah menjadi solusi, justru bisa memicu masalah baru dan menghilangkan kepercayaan publik. Ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah perlu mengubah pendekatannya, dari penekanan menjadi dialog, dari represif menjadi persuasif, agar solusi yang dicari bisa lebih holistik dan diterima oleh masyarakat.

5 Tuntutan Mendesak untuk Pemerintah dan DPR¶

Melihat situasi yang genting ini, para ekonom dari Indef, Core Indonesia, dan The Prakarsa mengajukan 5 poin tuntutan yang mereka anggap sangat mendesak untuk segera diimplementasikan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tuntutan ini bukan sekadar kritik, melainkan juga peta jalan yang diharapkan bisa membawa Indonesia keluar dari krisis dan menuju kesejahteraan yang lebih merata. Mari kita bedah satu per satu:

1. Keadilan Fiskal dan Transparansi Anggaran¶

Poin pertama ini menekankan pentingnya reformasi dalam kebijakan fiskal agar lebih berpihak pada rakyat dan transparan. Ini adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

• Moratorium penambahan beban pajak masyarakat: Para ekonom meminta pemerintah untuk sementara waktu menghentikan rencana penambahan beban pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kondisi daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, saat ini masih sangat lemah. Menambah beban pajak justru akan semakin menekan mereka dan memperlambat pemulihan ekonomi di level rumah tangga.
• Segera terapkan pajak kekayaan: Untuk menciptakan keadilan, disarankan agar pemerintah segera menerapkan pajak kekayaan kepada kelompok super kaya. Ini bukan hanya tentang mengisi kas negara, tapi juga sebagai bentuk redistribusi kekayaan dan upaya nyata untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi yang semakin lebar. Pajak ini bisa menjadi instrumen untuk membiayai program-program sosial yang sangat dibutuhkan.
• Revisi kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD): Pemotongan TKD telah memicu lonjakan pajak dan retribusi di daerah. Kebijakan ini harus direvisi agar tidak semakin membebani masyarakat lokal dan tidak menghambat pembangunan di daerah. Pemerintah pusat perlu mencari solusi pendanaan lain atau mengalokasikan kembali anggaran agar daerah tidak kekurangan dana.
• Terapkan participatory budgeting: Penting untuk melibatkan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan anggaran. Dengan participatory budgeting, suara rakyat bisa didengar dan dipertimbangkan. Ini akan memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat, bukan hanya elite atau kelompok tertentu.

2. Rebalancing Prioritas Belanja Negara¶

Tuntutan kedua ini fokus pada penataan ulang prioritas belanja negara agar lebih produktif dan pro-rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak atau sektor yang kurang strategis.

• Realokasi anggaran belanja tidak produktif: Anggaran yang selama ini dialokasikan untuk belanja tidak produktif, seperti penambahan insentif bagi pejabat pemerintah, anggota DPR, dan belanja militer yang berlebihan, perlu direalokasi. Dana ini sebaiknya dialihkan untuk penguatan sektor riil, yaitu sektor ekonomi yang langsung menciptakan barang dan jasa, serta untuk program penciptaan lapangan kerja.
• Evaluasi kenaikan anggaran pertahanan: Kenaikan anggaran pertahanan perlu dievaluasi secara cermat. Prioritas utama seharusnya dialihkan ke sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan riset. Investasi di bidang ini akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar bagi kemajuan bangsa dan kualitas sumber daya manusia.
• Efisiensi anggaran untuk stimulasi konsumsi dan penciptaan kerja: Pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh. Hasil efisiensi ini kemudian diarahkan untuk stimulasi konsumsi dalam negeri, misalnya melalui berbagai program insentif, dan untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas. Ini akan membantu menggerakkan roda perekonomian dari bawah.
• Bantuan sosial (bansos) tunai kepada masyarakat miskin: Bansos tunai harus segera diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Dana untuk bansos ini bisa direalokasikan dari anggaran program yang kurang prioritas atau kurang efektif, seperti Kopdes Merah Putih dan program makan bergizi gratis yang memakan porsi besar namun efektivitasnya masih diperdebatkan. Bansos tunai dinilai lebih cepat dan tepat sasaran.

3. Perlindungan Komprehensif Pekerja dan Masyarakat Terdampak Aktivitas Bisnis¶

Poin ketiga menekankan pentingnya perlindungan yang menyeluruh bagi para pekerja dan masyarakat yang terkena dampak negatif dari aktivitas bisnis, demi keadilan sosial dan keberlanjutan.

• Pengembangan kerangka decent work: Pemerintah harus mengembangkan kerangka kerja decent work yang komprehensif. Ini berarti menjamin upah yang layak, jam kerja yang adil, serta keselamatan dan kesehatan kerja bagi semua pekerja. Pekerja adalah tulang punggung ekonomi, sehingga kesejahteraan mereka harus diutamakan.
• Pembentukan regulasi setingkat Undang-undang untuk pekerja platform digital: Pekerja di platform digital, seperti pengemudi ojek online atau kurir, seringkali berada dalam posisi rentan. Penting untuk membentuk regulasi setingkat Undang-undang yang melindungi dan menjamin kesejahteraan mereka, dengan skema tripartite (melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja) agar hak-hak mereka terpenuhi.
• Integrasi yang lebih luas pekerja ke BPJS: Pemerintah harus memperluas cakupan integrasi para pekerja ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ini harus dilakukan dengan mekanisme dan kontribusi yang proporsional, agar semua pekerja, baik formal maupun informal, memiliki jaminan sosial yang memadai untuk kesehatan dan masa depan mereka.
• Jalankan program padat karya tunai secara masif: Program padat karya tunai harus dijalankan secara masif, menyasar angkatan kerja muda, angkatan kerja yang ter-PHK, dan kelompok pengangguran lainnya. Program ini tidak hanya memberikan penghasilan, tapi juga keterampilan dan pengalaman kerja, sekaligus membangun infrastruktur lokal yang dibutuhkan masyarakat.
• Akselerasi kepastian hukum: Penting untuk mempercepat kepastian hukum yang mengintegrasikan standar bisnis, Hak Asasi Manusia (HAM), dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, yang menjamin perlindungan hak masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan berkontribusi pada kelestarian ekologis.

4. Penciptaan Lapangan Kerja dan Transformasi Ekonomi¶

Melihat adanya pengulangan pada judul tuntutan di poin 4 dari artikel asli, kita asumsikan bahwa poin ini sebenarnya bertujuan untuk membahas strategi makro dalam penciptaan lapangan kerja dan transformasi fundamental arah ekonomi Indonesia. Poin ini berfokus pada bagaimana pemerintah dapat mengarahkan kebijakan untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

• Stimulasi sektor riil: Pemerintah harus secara aktif menstimulasi sektor riil. Sektor inilah yang paling efektif dalam menciptakan lapangan kerja formal dan layak. Dengan mendorong pertumbuhan industri manufaktur, pertanian, dan jasa yang bernilai tambah tinggi, kita bisa mengurangi dominasi ekonomi informal yang rentan dan tidak memiliki jaminan sosial.
• Akselerasi transisi pekerja informal ke formal: Ada sekitar 59 persen pekerja Indonesia yang masih berada di sektor informal. Pemerintah harus mempercepat transisi mereka ke sektor formal melalui kemudahan regulasi dan insentif fiskal bagi perusahaan yang mau merekrut pekerja informal. Ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan sosial.
• Koreksi arah kebijakan ekonomi: Kebijakan ekonomi yang sentralistik perlu dikoreksi. Arahnya harus diubah menuju ekonomi kerakyatan dan demokratis, di mana peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi diperkuat. Ini akan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh lebih banyak orang, bukan hanya terpusat pada korporasi besar.
• Realokasi investasi dari sektor ekstraktif: Investasi yang selama ini banyak mengalir ke sektor ekstraktif, yang seringkali merusak lingkungan, harus dialihkan. Prioritas harus diberikan pada industri berkelanjutan yang mengungkit pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Contohnya, investasi pada energi terbarukan, industri hijau, atau sektor kreatif yang tidak merusak alam.

5. Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan¶

Poin terakhir ini adalah fondasi dari semua tuntutan lainnya. Tanpa akuntabilitas dan transparansi, kepercayaan publik akan sulit pulih, dan kebijakan-kebijakan yang baik pun akan sulit diimplementasikan dengan efektif.

• Membangun kepercayaan publik melalui transparansi fiskal: Pemerintah harus membangun kembali kepercayaan publik. Salah satu caranya adalah melalui transparansi kebijakan fiskal dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus jelas peruntukannya dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Informasi anggaran harus mudah diakses dan dipahami oleh publik.
• Evaluasi menyeluruh RAPBN 2026 dengan partisipasi publik: RAPBN 2026 harus dievaluasi secara menyeluruh, dan yang terpenting, melibatkan partisipasi aktif dari publik. Ini untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang sudah disusun benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Forum-forum diskusi, survei, atau platform digital bisa digunakan untuk menampung masukan dari masyarakat.

```mermaid graph TD A[Mulai: Protes Sosial dan Kekecewaan Publik] --> B{Penyebab Utama?} B --> C1[Kegagalan Mengelola Ekonomi Berkeadilan] B --> C2[Prioritas Fiskal RAPBN 2026 yang Dipertanyakan] B --> C3[Ketimpangan Ekonomi & Krisis Ketenagakerjaan] C1 --> D1[Keadilan Fiskal & Transparansi Anggaran] D1 --> D1a[Moratorium Pajak] D1 --> D1b[Pajak Kekayaan] D1 --> D1c[Revisi Pemotongan TKD] D1 --> D1d[Participatory Budgeting] C2 --> D2[Rebalancing Prioritas Belanja Negara] D2 --> D2a[Realokasi Anggaran Tidak Produktif] D2 --> D2b[Evaluasi Anggaran Pertahanan] D2 --> D2c[Efisiensi untuk Stimulus Ekonomi] D2 --> D2d[Bansos Tunai] C3 --> D3[Perlindungan Komprehensif Pekerja] D3 --> D3a[Kerangka Decent Work] D3 --> D3b[Regulasi Pekerja Digital] D3 --> D3c[Integrasi BPJS] D3 --> D3d[Padat Karya Tunai] D3 --> D3e[Kepastian Hukum Bisnis-HAM-Lingkungan] C3 --> D4[Penciptaan Lapangan Kerja & Transformasi Ekonomi] D4 --> D4a[Stimulasi Sektor Riil] D4 --> D4b[Transisi Pekerja Informal ke Formal] D4 --> D4c[Koreksi Kebijakan Ekonomi] D4 --> D4d[Realokasi Investasi ke Industri Berkelanjutan] A --> D5[Akuntabilitas & Transparansi Kebijakan] D5 --> D5a[Membangun Kepercayaan Publik] D5 --> D5b[Evaluasi RAPBN 2026 Partisipatif] D1 & D2 & D3 & D4 & D5 --> E[Solusi Menuju Ekonomi Berkeadilan dan Sejahtera] E --> F[Akhir] ```

Pernyataan sikap dari tiga think tank ekonomi ini jelas menunjukkan adanya kekhawatiran serius terhadap arah kebijakan ekonomi negara. Mereka tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan solusi konkret yang bisa dijadikan panduan bagi pemerintah dan DPR. Ini adalah saatnya untuk duduk bersama, mendengarkan, dan bertindak.

Bagaimana menurutmu tentang 5 tuntutan mendesak ini? Apakah kamu merasakan juga dampak dari kebijakan ekonomi yang disebutkan? Yuk, bagikan pendapat dan pengalamanmu di kolom komentar di bawah!