CELIOS & Monash Kasih 'PR' Ekonomi ke Prabowo, Isinya Apa Aja?
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan tampaknya bakal dapat banyak ‘PR’ dari berbagai pihak, khususnya terkait masalah ekonomi Indonesia yang perlu banget dibenahi. Nggak cuma satu, tapi ada beberapa poin krusial yang perlu jadi perhatian serius. Dua lembaga, Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Monash Data & Democracy Research Hub, sudah ‘mengirimkan’ daftar tugas ini, yang isinya bisa dibilang cukup menohok dan bikin kita semua mikir bareng.
Kita tahu, ekonomi itu seperti jantung sebuah negara. Kalau jantungnya nggak sehat, gimana bisa rakyatnya sejahtera? Masalah ketimpangan, pengangguran, sampai alokasi anggaran negara jadi sorotan utama yang butuh solusi cepat dan tepat. Ini bukan cuma soal angka-angka makro, tapi juga tentang kehidupan sehari-hari jutaan rakyat Indonesia yang merasakan langsung dampaknya.
Alarm dari Celios: Kelas Menengah Menyusut dan Ketimpangan Menganga¶
Celios hadir dengan laporan yang judulnya langsung bikin kening berkerut: “Shrinking Middle Class, Pajak, Utang, dan Jalan Keluarnya.” Dari judulnya saja sudah terbayang betapa seriusnya masalah yang diangkat. Laporan ini bukan sekadar statistik kering, tapi semacam alarm keras yang mengingatkan pemerintah akan tantangan besar di depan mata, terutama soal ketimpangan ekonomi yang makin menjadi-jadi.
Bayangkan saja, kelas menengah yang seharusnya jadi tulang punggung ekonomi, malah terancam menyusut. Ini artinya, semakin banyak orang yang mungkin tergelincir kembali ke jurang kemiskinan atau kesulitan ekonomi. Lalu, muncul pertanyaan besar: kalau kelas menengahnya mengecil, siapa yang akan menggerakkan konsumsi dan investasi domestik? Ini bisa jadi bom waktu yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Celios secara gamblang memaparkan beberapa pilar utama ketimpangan yang harus segera ditangani.
Harta Triliuner Melambung, Rakyat Biasa Makin Nombok?¶
Salah satu temuan Celios yang paling mencolok adalah soal kekayaan para triliuner di Indonesia. Dalam kurun waktu enam tahun saja, total kekayaan 50 orang terkaya di negeri ini meningkat lebih dari dua kali lipat! Bayangkan, dari entah berapa menjadi Rp4.857 triliun. Angka yang fantastis, bukan? Di satu sisi, ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar di kalangan elite, tapi di sisi lain, ini juga jadi cerminan jurang ketimpangan yang makin lebar.
Ketika segelintir orang menguasai kekayaan sebanyak itu, sementara mayoritas masyarakat masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar, wajar kalau muncul pertanyaan tentang pemerataan. Apakah kue ekonomi ini dinikmati secara adil? Atau hanya berputar di lingkaran yang itu-itu saja? Ini PR besar bagi pemerintah, bagaimana menciptakan iklim ekonomi yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat, bukan hanya yang sudah kaya saja.
Tentu saja, peningkatan kekayaan ini bukan hanya soal para triliuner saja. Celios juga menyoroti lonjakan kekayaan pejabat publik di Kabinet Merah Putih. Data menunjukkan bahwa harta kekayaan Prabowo dan jajaran menterinya naik drastis. Dari Rp19,57 triliun pada 2023 menjadi Rp21,32 triliun pada 2024. Ini berarti ada tambahan sekitar Rp1,75 triliun hanya dalam satu tahun, alias naik hampir 9 persen!
Jika dihitung rata-rata per individu, kenaikannya juga cukup tajam, dari Rp391 miliar pada 2023 menjadi Rp426 miliar pada 2024. Angka-angka ini tentu memicu banyak pertanyaan di benak publik. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi banyak orang, peningkatan kekayaan pejabat bisa menimbulkan persepsi negatif. Ini bukan sekadar angka, tapi juga tentang kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci di sini, agar masyarakat tidak merasa ada kesenjangan yang terlalu jauh antara nasib mereka dengan para pemangku kebijakan.
PHK Merajalela, Sektor Informal Jadi Penyelamat Sementara¶
Masalah lain yang tak kalah serius adalah tingkat pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Celios, jumlah pekerja yang terdampak PHK mencapai 42.385 orang sepanjang Januari hingga Juni 2025. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerita pahit ribuan keluarga yang tiba-tiba kehilangan mata pencarian.
Ketika pabrik-pabrik gulung tikar atau mengurangi jumlah karyawan, para pekerja yang dirumahkan ini harus berjuang mencari nafkah baru. Celios dengan gamblang menyatakan bahwa “Ekonomi yang sekarat membuat PHK semakin tinggi dan pekerja beralih ke sektor informal.” Ini adalah gambaran nyata tentang rapuhnya jaring pengaman sosial dan ekonomi kita. Sektor informal memang bisa menjadi ‘pelampung’ sementara, tapi seringkali tanpa jaminan sosial, upah yang layak, atau kepastian kerja.
Beralihnya pekerja ke sektor informal juga bisa berarti penurunan kualitas pekerjaan dan daya beli masyarakat. Dampak domino dari PHK ini sangat luas, mulai dari menurunnya konsumsi rumah tangga, peningkatan kemiskinan, hingga masalah sosial lainnya. Pemerintah punya PR besar untuk menciptakan lapangan kerja baru yang layak dan melindungi pekerja dari gejolak ekonomi, agar sektor informal tidak menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka yang terpaksa.
Anggaran Negara: Prioritas yang Dipertanyakan¶
Terakhir, Celios juga mengkritisi alokasi anggaran negara yang mereka anggap tidak rasional di tengah perlambatan ekonomi. Ini adalah poin yang sangat penting, karena anggaran negara adalah cerminan prioritas pemerintah. Jika anggaran dialokasikan secara tidak tepat, maka dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat.
Celios menyoroti peningkatan anggaran pertahanan yang melonjak 165 persen, dan anggaran ketertiban serta keamanan yang naik 52,4 persen untuk periode APBN 2021-2026. Tentu saja, pertahanan dan keamanan itu penting. Tapi, jika dibandingkan dengan anggaran perlindungan sosial yang hanya meningkat 2,5 persen di periode yang sama, ini menimbulkan tanda tanya besar.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Celios menemukan bahwa selama periode APBN 2021-2026, alokasi anggaran untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, serta pariwisata justru tumbuh negatif. Ini artinya, sektor-sektor vital yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat justru mengalami pemotongan atau setidaknya tidak mendapatkan perhatian yang memadai.
Bagaimana mungkin, di tengah isu perubahan iklim yang mendesak, masalah sanitasi dan perumahan yang masih banyak, serta kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang merata, anggaran justru berkurang atau stagnan? Ini menunjukkan adanya disonansi antara prioritas yang ditetapkan dengan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah ke depan harus benar-benar meninjau ulang prioritas anggaran ini, agar lebih berpihak pada rakyat dan pembangunan berkelanjutan.
Monash: Akar Demonstrasi Ada pada Masalah Sosial-Ekonomi dan Ant-Elite¶
Nggak cuma Celios, Monash Data & Democracy Research Hub juga ikut menyumbangkan analisisnya yang tak kalah penting. Monash melihat masalah sosial-ekonomi ini bukan hanya sekadar data, tapi juga pemicu gejolak sosial yang nyata. Mereka bahkan menyebut bahwa masalah inilah yang menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran di Indonesia pada akhir Agustus 2025 lalu. Sebuah kejadian yang mungkin akan tercatat dalam sejarah jika tidak segera ditangani akarnya.
Monash menarik kesimpulan ini setelah melakukan analisis mendalam terhadap emosi publik, tingkat toksisitas, dan polarisasi dalam percakapan masyarakat Indonesia di media sosial selama dua tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa keresahan publik tidak muncul tiba-tiba, melainkan sudah terakumulasi sejak lama dan menemukan puncaknya dalam bentuk demonstrasi.
Mereka menegaskan bahwa “Protes Agustus 2025 bukanlah anomali. Ia bukan digerakkan oleh aktor eksternal yang tersembunyi, melainkan refleksi akumulasi frustrasi rakyat yang telah tumbuh paling tidak sejak dua tahun terakhir - di titik temu antara polarisasi kelas sosio-ekonomi dan anti-elite.” Pernyataan ini sangat kuat, menepis anggapan bahwa demo besar selalu karena provokasi pihak luar. Justru, ini adalah jeritan hati rakyat yang frustrasi dengan kondisi nyata.
Sejak September 2023, Monash mendeteksi adanya dua sumbu utama polarisasi yang kian membesar di masyarakat. Ini seperti dua kekuatan yang saling tarik-menarik dan menciptakan ketegangan. Pertama, ada ketegangan yang jelas antara kelompok yang memiliki hak istimewa (privilege) dengan kelas pekerja atau kelas menengah rentan. Ini adalah polarisasi vertikal yang menyoroti perbedaan akses, kesempatan, dan kualitas hidup antara yang di atas dengan yang di bawah.
Sumbu kedua adalah benturan persepsi antara elite politik atau dinasti dengan rakyat biasa. Ini adalah isu yang sangat sensitif, terutama ketika muncul anggapan bahwa kekuasaan politik hanya berputar di lingkaran keluarga tertentu, sementara aspirasi rakyat kecil kurang didengar. Monash menyatakan bahwa kedua sumbu polarisasi ini bahkan tampak jelas saat pemilu dan pilkada serentak 2024, di mana isu-isu tersebut seringkali dieksploitasi atau menjadi bahan perbincangan panas di ruang publik. Ini menunjukkan betapa dalamnya masalah ini berakar di tengah masyarakat.
Rekomendasi Konkret dari Monash untuk Pemerintah¶
Melihat kondisi ini, Monash Data & Democracy Research Hub tidak hanya berhenti pada analisis, tapi juga memberikan beberapa saran penting bagi Pemerintah Indonesia. Saran-saran ini bertujuan untuk meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan publik.
Pertama, Monash menyarankan agar Pemerintah Indonesia mengakui secara jujur adanya ketegangan kelas sosio-ekonomi dan jarak yang makin lebar antara rakyat biasa dengan elite politik atau pejabat. Pengakuan ini adalah langkah awal yang sangat krusial. Tanpa mengakui masalahnya, bagaimana mungkin bisa mencari solusinya? Ini bukan hanya soal mengakui di level permukaan, tapi benar-benar memahami akar masalahnya dan dampaknya terhadap masyarakat.
Pengakuan ini juga harus diikuti dengan empati yang nyata. Masyarakat perlu merasa bahwa pemerintah memahami kesulitan mereka, bukan malah menganggap remeh atau menutupi masalah. Transparansi data, diskusi publik yang terbuka, dan kesediaan untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak akan sangat membantu dalam proses pengakuan ini. Ini adalah tentang membangun jembatan komunikasi dan mengurangi tembok antara penguasa dan yang dikuasai.
Kedua, Monash menekankan pentingnya memberikan respons yang transparan dan konkret, bukan sekadar represi. Respons yang dimaksud adalah tindak lanjut kebijakan yang terukur dan nyata, yang jauh lebih efektif dalam memulihkan kepercayaan publik ketimbang sekadar komunikasi atau janji-janji manis. Rakyat sudah lelah dengan retorika dan ingin melihat hasil nyata.
Misalnya, jika ada masalah PHK, pemerintah harus segera punya program nyata untuk melatih ulang pekerja atau memberikan insentif bagi perusahaan yang mau menyerap tenaga kerja. Jika ada masalah ketimpangan, harus ada kebijakan pajak yang lebih progresif atau program bantuan sosial yang tepat sasaran. Intinya, setiap masalah harus direspons dengan solusi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya dengan kata-kata indah di media. Represi, sebaliknya, hanya akan memicu resistensi dan memperburuk situasi.
Terakhir, Monash menyarankan pemerintah untuk mengurangi simbolisme kemewahan. Ini adalah poin yang mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya sangat besar terhadap persepsi publik. Monash menyatakan, pemerintah harus menghentikan glorifikasi gaya hidup mewah pejabat atau elite di ruang publik, apalagi saat masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi yang berat.
Bayangkan, di satu sisi rakyat sedang berhemat mati-matian, banting tulang untuk mencari sesuap nasi, sementara di sisi lain mereka melihat pejabat atau keluarganya memamerkan harta dan gaya hidup glamor. Hal ini bisa memicu kemarahan, kecemburuan, dan mengikis kepercayaan. Mengurangi simbolisme kemewahan bukan berarti pejabat tidak boleh hidup nyaman, tapi lebih pada bagaimana mereka menampilkan diri di mata publik. Kesederhanaan, empati, dan fokus pada pelayanan publik akan jauh lebih dihargai oleh rakyat daripada pamer kekayaan. Ini adalah tentang kepemimpinan yang berintegritas dan mampu merasakan denyut nadi rakyatnya.
Mari Berdiskusi: Apa Harapanmu untuk Pemerintahan Prabowo?¶
Nah, itu dia beberapa ‘PR’ penting dari Celios dan Monash untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan. Isu-isu ini tidak bisa dianggap enteng, karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan stabilitas sosial.
Menurut kalian, dari semua masalah yang diangkat ini, mana yang paling mendesak untuk ditangani? Dan kira-kira, solusi konkret seperti apa yang paling efektif untuk mengatasinya? Yuk, sampaikan pandangan dan harapan kalian di kolom komentar di bawah! Mari kita bangun diskusi yang sehat demi Indonesia yang lebih baik.
Posting Komentar