CELIOS Nggak Percaya Data BPS? Sampai Ngadu ke PBB Soal Ekonomi Nih!

Table of Contents

Kabar mengejutkan datang dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang belakangan ini bikin heboh jagat ekonomi. Gimana enggak, mereka sampai melayangkan surat protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)! Bukan sembarang protes, ini soal data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kuartal II 2025. CELIOS mencium gelagat tak beres, merasa data pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen itu enggak sesuai sama kenyataan di lapangan.

Independensi Data: Kok Bisa Dipertanyakan?

Menurut Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, BPS seharusnya menjadi lembaga yang steril dari campur tangan politik. Integritas dan transparansi data adalah harga mati. Ia menekankan bahwa data ekonomi yang akurat itu sangat krusial, bukan cuma buat para ekonom atau pejabat, tapi juga buat kita semua. Jika datanya diragukan, bagaimana bisa kita percaya pada arah kebijakan ekonomi negara ini?

Bhima dengan tegas menyatakan bahwa surat yang dikirimkan ke PBB itu berisi permintaan resmi agar BPS diaudit. Mereka meminta Badan Statistik PBB, yaitu United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission, untuk melakukan investigasi teknis mendalam. Fokus utamanya tentu saja metode penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, khususnya untuk data kuartal II 2025 yang baru saja dirilis. Ini langkah serius, lho, menunjukkan seberapa besar kekhawatiran CELIOS.

Keanehan Data Manufaktur yang Bikin CELIOS Geleng-geleng Kepala¶

Salah satu poin utama yang jadi sorotan CELIOS adalah data sektor manufaktur. BPS mengklaim industri manufaktur tumbuh tinggi, tapi CELIOS punya bukti sebaliknya. Bhima Yudhistira menyoroti bahwa di saat BPS bilang manufaktur tumbuh, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur malah menunjukkan kontraksi. Kok bisa beda jauh gitu, ya?

PMI ini kan indikator penting yang menggambarkan kondisi aktivitas manufaktur. Kalau PMI-nya kontraksi, artinya ada perlambatan atau penurunan aktivitas. Nah, kalau BPS bilang tumbuh tinggi, tentu ini menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi, Bhima menambahkan bahwa porsi manufaktur terhadap PDB juga menurun, dari 19,25 persen di kuartal I 2025 menjadi 18,67 persen di kuartal II 2025.

Deindustrialisasi Prematur dan PHK Massal¶

Penurunan porsi manufaktur dalam PDB ini mengindikasikan bahwa proses deindustrialisasi prematur sedang terjadi di Indonesia. Artinya, negara kita mungkin sedang kehilangan kapasitas industrinya sebelum waktunya. Bayangkan saja, di tengah laporan pertumbuhan manufaktur yang “tinggi”, kita malah sering dengar berita pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terus meningkat.

Banyak industri padat karya yang terpukul berat akibat naiknya berbagai beban biaya operasional. Lalu, bagaimana logikanya industri manufaktur bisa tumbuh sampai 5,68 persen secara tahunan (yoy) di tengah kondisi seperti itu? Pertanyaan ini yang terus digaungkan CELIOS, menuntut penjelasan yang masuk akal dari BPS. Data harus bisa mencerminkan realitas ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Anomali Pertumbuhan Ekonomi yang Bikin Bingung¶

Enggak cuma soal manufaktur, Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda juga melihat ada keanehan lain dalam laporan BPS. Ia merasa ada “kejanggalan dan anomali” terkait pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2025 yang justru lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya. Kita tahu kan, kuartal I 2025 itu ada momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri.

Secara historis, momen puasa dan Lebaran itu selalu jadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Konsumsi masyarakat biasanya melonjak drastis, yang otomatis mendongkrak aktivitas ekonomi. Namun, anehnya, di kuartal I 2025 ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,87 persen secara tahunan. Sementara itu, di kuartal II 2025 yang tidak ada momen besar tersebut, pertumbuhan malah melesat ke 5,12 persen. Ini kan jadi pertanyaan besar, mengapa pola historis ini tiba-tiba terbalik?

Mengapa Momentum Ramadan-Idulfitri Penting?¶

Momen Ramadan dan Idulfitri secara tradisional selalu menjadi musim panen bagi banyak sektor ekonomi di Indonesia. Konsumsi rumah tangga yang merupakan tulang punggung ekonomi kita, biasanya akan meningkat pesat. Masyarakat berbelanja kebutuhan pokok, pakaian baru, liburan, hingga mudik. Semua aktivitas ini memicu perputaran uang yang signifikan, berdampak positif pada penjualan ritel, transportasi, makanan dan minuman, serta berbagai jasa lainnya.

Peningkatan konsumsi ini, didukung oleh THR (Tunjangan Hari Raya) dan bonus, menciptakan multiplier effect yang kuat di seluruh rantai ekonomi. Oleh karena itu, jika pertumbuhan di kuartal yang memiliki momentum ini justru lebih rendah dari kuartal berikutnya, wajar jika ada pihak yang merasa curiga. Ini seperti mesin yang seharusnya bekerja paling maksimal di waktu tertentu, malah menunjukkan performa di bawah ekspektasi.

Intervensi Data: Ancaman Serius bagi Kredibilitas Negara¶

Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyu Askar, menyoroti aspek yang lebih fundamental: tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data. Menurutnya, hal ini bertentangan langsung dengan fundamental principles of official statistics yang menjadi panduan lembaga statistik di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini meliputi imparsialitas, objektivitas, relevansi, dan kemudahan akses. Jika prinsip-prinsip ini dilanggar, maka data yang dihasilkan akan kehilangan kredibilitasnya.

Data yang kredibel, tegas Media, bukan cuma persoalan teknis angka-angka. Lebih dari itu, ia berdampak langsung pada kredibilitas internasional Indonesia dan, yang terpenting, kesejahteraan rakyat. Coba bayangkan, jika data ekonomi yang dirilis tidak akurat, apalagi kalau pertumbuhannya dilebih-lebihkan, ini bisa menyesatkan pengambilan kebijakan. Pemerintah bisa salah langkah.

Dampak Fatal Data yang Tak Akurat¶

Dampak paling berbahaya dari data yang tidak akurat adalah kesalahan dalam perumusan kebijakan. Misalnya, pemerintah mungkin keliru menunda pemberian stimulus ekonomi, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap kondisi ekonomi sudah baik-baik saja. Padahal, di lapangan, masyarakat mungkin sedang kesulitan, dan pelaku usaha sedang terseok-seok.

Tidak hanya itu, pelaku usaha—baik yang besar maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)—serta para investor, dan masyarakat umum juga pasti akan bingung dan terkena dampak negatif. Bagaimana mereka bisa membuat keputusan investasi atau perencanaan bisnis yang tepat jika informasi dasar yang mereka gunakan tidak bisa dipercaya? Kepercayaan investor bisa menurun, dampaknya bisa merembet ke nilai tukar mata uang, arus modal, dan pada akhirnya, menciptakan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas.

Diagram Alur Kebijakan dengan Data Akurat vs. Tidak Akurat

```mermaid
graph TD
A[Data Akurat] → B{Analisis Tepat}
B → C[Kebijakan Efektif]
C → D[Kesejahteraan Meningkat]
D → E[Kepercayaan Investor dan Publik Naik]

F[Data Tidak Akurat] --> G{Analisis Keliru}
G --> H[Kebijakan Tidak Tepat]
H --> I[Kesejahteraan Terancam/Stagnan]
I --> J[Kepercayaan Investor dan Publik Turun]

```

Diagram di atas menunjukkan bagaimana akurasi data adalah fondasi bagi kebijakan yang baik, yang pada akhirnya menopang kesejahteraan dan kepercayaan. Sebaliknya, data yang keliru bisa membawa dampak berantai yang merugikan.

Desakan untuk Reformasi dan Standar Internasional¶

Melihat urgensi ini, Media Wahyu Askar mendorong agar segera dibentuk mekanisme peer-review. Ini adalah proses di mana para pakar independen dilibatkan untuk meninjau dan mengevaluasi metodologi serta hasil data yang dirilis BPS. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dukungan terhadap reformasi transparansi di internal BPS juga menjadi poin penting yang disampaikan CELIOS.

Selain itu, CELIOS juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar yang lebih tinggi, yaitu Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus). SDDS Plus adalah standar yang ditetapkan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk diseminasi data statistik makroekonomi dan keuangan yang lebih komprehensif, tepat waktu, dan mudah diakses. Mengadopsi SDDS Plus akan membuat data ekonomi Indonesia lebih dapat dipertanggungjawabkan dan diakui secara internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan global terhadap ekonomi kita.

Pentingnya SDDS Plus bagi Kredibilitas Global¶

Standar SDDS Plus bukan sekadar label, melainkan komitmen negara terhadap transparansi dan kualitas data statistik. Dengan mematuhi standar ini, Indonesia akan dianggap lebih serius dalam menyajikan gambaran ekonomi yang akurat kepada dunia. Hal ini secara otomatis akan menarik lebih banyak investor asing yang mencari kepastian dan transparansi sebelum menanamkan modalnya.

Lebih dari itu, SDDS Plus juga mendorong harmonisasi data dengan standar internasional, yang memudahkan perbandingan dan analisis lintas negara. Ini penting untuk kerja sama ekonomi regional maupun global, serta membantu lembaga-lembaga internasional dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Jadi, desakan CELIOS ini bukan tanpa alasan, melainkan demi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih stabil dan tepercaya di mata dunia.

Data Resmi BPS yang Dipersoalkan¶

Pada Selasa (⅝) lalu, BPS memang telah melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen secara tahunan di kuartal II 2025. Angka ini didapatkan dari PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun dan PDB atas dasar harga konstan senilai Rp3.396,3 triliun. Data ini lah yang kemudian menjadi pemicu utama protes keras dari CELIOS.

Jika dibandingkan dengan kuartal II 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu tercatat sebesar 5,05 persen yoy. Artinya, ada sedikit peningkatan di tahun 2025 ini. Pada kuartal II 2024, PDB atas dasar harga berlaku adalah Rp5.536,5 triliun dan PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp3.231,0 triliun.

Secara quarter to quarter (qtq), ekonomi Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan 4,04 persen. Dan secara kumulatif, hingga semester I 2025, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 4,99 persen. Angka-angka ini adalah hasil resmi yang disajikan BPS, namun, seperti yang sudah dijelaskan di atas, CELIOS merasa ada ketidaksesuaian fundamental yang perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Membangun Kepercayaan di Tengah Tantangan Data¶

Kisruh data ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga statistik negara dan kepercayaan publik terhadapnya. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan dinamika di dalam negeri, data yang akurat menjadi kompas utama bagi semua pihak. Tanpa kompas yang tepat, navigasi ekonomi bisa tersesat, berdampak buruk pada kehidupan jutaan orang.

Baik BPS sebagai penyedia data maupun lembaga seperti CELIOS sebagai pengawas dan penganalisis, memiliki peran krusial dalam ekosistem statistik nasional. Semoga saja polemik ini bisa disikapi dengan bijak, menjadi momentum untuk perbaikan dan penguatan integritas data statistik Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan, baik di mata masyarakat maupun di panggung internasional.

Tonton juga video liputan dari CNN Indonesia terkait isu penting ini: [Gambas:Video CNN]

Bagaimana menurut kalian, pentingnya data ekonomi yang akurat itu sejauh apa sih dampaknya buat kita semua? Yuk, diskusikan di kolom komentar!