Ari Lasso Ribut Royalti ke WAMI, Ahmad Dhani Bilang Gini...

Table of Contents

Dunia musik Indonesia lagi dihebohkan dengan kabar panas dari dua musisi kawakan, Ari Lasso dan Ahmad Dhani. Ari Lasso, lewat media sosialnya, melayangkan protes keras soal transparansi pengelolaan royalti di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI). Nah, nggak lama kemudian, Ahmad Dhani ikut nimbrung dan memberikan tanggapannya yang cukup mengejutkan, seolah membuka tabir di balik layar industri musik Tanah Air.

Menurut pentolan Dewa 19 itu, masalah utama sebenarnya ada pada pemahaman Ari Lasso tentang struktur kepemilikan dan fungsi LMK. Dhani, yang memang dikenal blak-blakan, merasa Ari Lasso belum sepenuhnya mengerti siapa sebenarnya yang memegang kendali di LMK. Ini jadi poin penting yang patut kita bahas lebih jauh, karena memang banyak yang belum paham bedanya LMK dan LMKN.

Dhani Ungkap LMK Milik Label, Bukan Pemerintah¶

Ahmad Dhani dengan tegas menyatakan bahwa Ari Lasso perlu tahu satu hal penting: LMK itu adalah milik perusahaan rekaman alias label musik. Pernyataan ini disampaikan Dhani melalui pesan singkat kepada media, Rabu (13/8/2025). Jadi, menurutnya, LMK ini bukan entitas independen atau lembaga pemerintah yang sepenuhnya berpihak pada musisi.

Dhani, yang juga pernah terlibat dalam keanggotaan LMK, punya pengalaman sendiri soal ini. Dia bilang, sejak dulu para label memang cenderung memprioritaskan kepentingan mereka sendiri di dalam LMK. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana seharusnya royalti didistribusikan secara adil kepada para pencipta lagu dan musisi. Pernyataan ini cukup bikin kita semua berpikir, apakah sistem yang ada sekarang sudah benar-benar berpihak pada seniman?

Mungkin banyak dari kita yang selama ini mengira LMK itu semacam badan pemerintah yang mengatur royalti. Tapi Ahmad Dhani membantah keras anggapan itu. Dia menekankan lagi bahwa LMK bukanlah lembaga pemerintah, melainkan entitas swasta yang dibentuk dan dimiliki oleh label. Ini jelas berbeda dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang memang punya peran lebih besar sebagai regulator di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kritik Pedas Lain dari Ahmad Dhani¶

Selain menyoroti kepemilikan LMK, Ahmad Dhani juga sempat melontarkan kritik lain yang tak kalah pedas. Dia mempertanyakan sistem yang diterapkan WAMI, terutama terkait pungutan royalti di acara hajatan. Dhani bahkan sampai bilang, “Ini siapa sih yang bikin sistem?” Pernyataan ini menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan royalti di Indonesia, yang seringkali menimbulkan kebingungan dan protes dari berbagai pihak.

Dia juga pernah menyindir WAMI yang dinilai ‘tajam’ ke kafe dan restoran, tapi ‘tumpul’ ke penyanyi kaya raya. Maksudnya, penarikan royalti terhadap usaha kecil seperti kafe seringkali begitu gencar, padahal penggunaan musik di acara-acara besar atau oleh musisi-musisi papan atas mungkin jauh lebih besar tapi justru kurang terawasi. Ini menciptakan ketidakadilan yang dirasakan oleh banyak pihak di industri musik. Tentu saja, kritik seperti ini bukan tanpa dasar, melainkan cerminan dari dinamika yang terjadi di lapangan.

Awal Mula Protes Ari Lasso yang Bikin Heboh¶

Protes Ari Lasso ini bermula dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Dia merasa ada kejanggalan serius dalam tata kelola royalti yang dikumpulkan dan didistribusikan oleh WAMI. Mantan vokalis Dewa 19 ini mengajak para musisi dan pihak WAMI untuk duduk bareng, berdiskusi secara terbuka membahas transparansi distribusi royalti.

Semua ini bermula ketika WAMI mengirimkan surat resmi berisi permintaan maaf kepadanya. Surat itu menyebutkan adanya perbedaan data email yang diklaim sebagai kendala teknis. Awalnya mungkin terlihat sepele, namun bagi Ari Lasso, ini adalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar.

Meski dianggap hanya kesalahan kecil, Ari Lasso menegaskan bahwa inti persoalan bukanlah cuma soal email yang salah. Permasalahan utamanya adalah tentang tata kelola dan pembagian royalti yang dinilai janggal dan tidak transparan. Ini adalah keluhan klasik dari banyak musisi, di mana mereka merasa royalti yang seharusnya mereka terima tidak sesuai dengan ekspektasi atau data penggunaan karya mereka.

Sorotan Soal Nominal Royalti yang Minim¶

Salah satu poin paling mengkhawatirkan yang disorot Ari Lasso adalah soal nominal royalti yang sampai ke tangan musisi. Dia mempertanyakan, mengapa dari total royalti yang mencapai puluhan juta rupiah, jumlah yang benar-benar diterima musisi hanya ratusan ribu rupiah? Bayangkan saja, perbedaan yang sangat drastis ini tentu menimbulkan tanda tanya besar.

“Masalahnya bukan cuma soal email, tapi kenapa nilainya bisa jauh banget. Ini perlu dibicarakan terbuka,” tulis Ari di Instagram-nya. Ini adalah suara hati banyak musisi yang merasa diperlakukan tidak adil dalam sistem distribusi royalti. Transparansi data menjadi kunci di sini, agar musisi tahu persis dari mana uang itu berasal, ke mana perginya, dan berapa yang seharusnya mereka dapatkan.

Memahami Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)¶

Untuk lebih memahami akar masalahnya, penting bagi kita untuk tahu apa itu WAMI dan LMK. Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah salah satu dari beberapa LMK di Indonesia yang fokus pada pengelolaan hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait di bidang musik. Tugas utama LMK seperti WAMI adalah mengumpulkan royalti dari penggunaan karya musik secara komersial, kemudian mendistribusikannya kepada para pemilik hak.

Secara sederhana, LMK adalah jembatan antara pengguna musik (misalnya kafe, pusat perbelanjaan, atau stasiun TV) dan pencipta lagu atau pemilik hak terkait (musisi, penyanyi, produser). Mereka bertindak sebagai perwakilan kolektif untuk memastikan para pemilik hak mendapatkan kompensasi yang layak atas penggunaan karya mereka. Namun, seperti yang Ahmad Dhani sebutkan, LMK ini bukan lembaga negara. Mereka adalah entitas swasta yang dibentuk dan dijalankan oleh industri musik itu sendiri. Artinya, kebijakan dan operasionalnya sangat dipengaruhi oleh kepentingan anggotanya, dalam hal ini, seringkali label rekaman.

Memahami Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)¶

Di sisi lain, ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), untuk mengawasi dan mengatur seluruh LMK. Fungsi LMKN lebih ke arah regulasi, pengawasan, dan sinkronisasi data antar-LMK. Mereka memastikan bahwa proses penarikan dan pendistribusian royalti berjalan sesuai aturan dan adil bagi semua pihak.

Baru-baru ini, tepatnya pada 8 Agustus 2025, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melantik sepuluh nama sebagai Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk periode 2025–2028. Pelantikan ini dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta, dan diharapkan membawa angin segar bagi tata kelola royalti musik di Indonesia. Ini adalah langkah maju dari pemerintah untuk memastikan transparansi dan keadilan.

Pelantikan Komisioner LMKN ini mengacu pada amanat Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 (Permenkum 27/2025). Regulasi baru ini menjadi pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan komisioner baru, diharapkan masalah-masalah seperti yang disuarakan Ari Lasso bisa lebih cepat teratasi.

Berikut adalah daftar Komisioner LMKN yang baru dilantik:

Daftar Komisioner LMKN Periode 2025–2028¶

Perwakilan	Nama Komisioner
Komisioner Pencipta	1. Andi Muhanan Tambolututu
	2. M. Noor Korompot
	3. Dedy Kurniadi
	4. Makki Omar
	5. Aji M. Mirza Ferdinand
Komisioner Pemilik Hak Terkait	1. Wiliam
	2. Ahmad Ali Fahmi
	3. Suyud Margono
	4. Jusak Irwan Setiono
	5. Marcell Siahaan

Para komisioner ini memiliki tugas berat di pundak mereka, yaitu membawa perubahan positif dalam tata kelola royalti musik. Mereka diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah, LMK, dan para musisi. Dengan komposisi yang mencakup berbagai latar belakang, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih berimbang dan adil.

Tiga Pilar Kerja LMKN yang Baru¶

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, menekankan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat perlindungan hak ekonomi kreator. Beliau menyebutkan tiga prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh LMKN baru:

1. Transparansi: Setiap rupiah yang ditarik dan didistribusikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Artinya, tidak ada lagi ruang untuk ‘main belakang’ dalam pengelolaan dana royalti. Setiap sen harus bisa dilacak alurnya.
2. Akuntabilitas: Sistem harus terbuka, adil, dan berpihak kepada pemilik hak. LMKN harus bisa memberikan laporan yang akurat dan dapat dipercaya kepada para musisi. Ini tentang menciptakan kepercayaan.
3. Keadilan: Era digital tidak memberi ruang bagi ketertutupan. Dalam era informasi yang serba cepat ini, semua pihak berhak tahu bagaimana hak-hak mereka dikelola. Keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

Ketiga pilar ini menjadi landasan kuat bagi para Komisioner LMKN dalam menjalankan tugasnya. Ini juga menjadi harapan besar bagi para musisi seperti Ari Lasso, bahwa keluhan mereka akan didengar dan ditindaklanjuti dengan serius.

Tugas Berat Komisioner Baru LMKN¶

Para Komisioner LMKN yang baru dilantik diharapkan segera bekerja keras untuk mewujudkan perbaikan di sektor royalti musik. Ada beberapa tugas mendesak yang harus mereka selesaikan:

• Menyusun pedoman tarif royalti yang lebih jelas: Ini penting agar tidak ada lagi kebingungan soal berapa tarif yang harus dibayarkan oleh pengguna musik. Pedoman ini harus komprehensif dan mudah dipahami.
• Memperkuat basis data nasional lisensi dan karya: Data adalah kunci. Dengan data yang akurat, pelacakan penggunaan musik dan distribusi royalti akan jauh lebih mudah dan efisien. Ini termasuk pencatatan setiap karya dan lisensinya secara digital.
• Mempercepat mekanisme pendistribusian royalti: Musisi sering mengeluh royalti yang lama sampai ke tangan mereka. LMKN harus menemukan cara agar dana bisa didistribusikan lebih cepat dan tepat sasaran. Proses yang panjang dan berbelit harus dipangkas.
• Meningkatkan efektivitas penarikan royalti dari pelaku usaha komersial: Mulai dari restoran, pusat perbelanjaan, hingga penyelenggara acara, semua harus patuh membayar royalti atas penggunaan musik. LMKN harus punya strategi yang efektif untuk mengidentifikasi dan menagih royalti ini tanpa pandang bulu.
• Membangun sinergi erat dengan seluruh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan stakeholder industri kreatif: Kerjasama adalah kunci. LMKN tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk LMK yang sudah ada, asosiasi musisi, dan pelaku industri lainnya.

Dengan tugas-tugas ini, diharapkan LMKN dapat membawa transformasi signifikan dalam ekosistem royalti musik di Indonesia.

Lonjakan Distribusi Royalti dan Regulasi Baru¶

Ada kabar baiknya, data distribusi royalti LMKN menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir:

• 2022: Rp 27,8 miliar
• 2023: Rp 40,8 miliar
• 2024: Rp 54,2 miliar

Angka-angka ini menunjukkan potensi besar dari industri musik Indonesia dan betapa pentingnya pengelolaan royalti yang baik. Peningkatan ini juga bisa jadi indikasi bahwa kesadaran akan hak cipta semakin meningkat.

Selain itu, Permenkum 27/2025 juga menyertakan beberapa reformasi penting yang diharapkan membuat sistem lebih adil:

1. Komisi kini melibatkan perwakilan pemerintah, ahli hukum, dan LMK: Sebelumnya, komisi sering didominasi oleh pihak swasta atau label, kini lebih beragam. Ini akan membuat pengambilan keputusan lebih objektif dan berimbang.
2. Biaya operasional LMKN diturunkan dari 20 persen menjadi 8 persen: Ini adalah perubahan besar! Dengan biaya operasional yang lebih rendah, berarti lebih banyak dana royalti yang bisa langsung disalurkan kepada musisi. Penurunan sebesar 12 persen ini tentu sangat berarti bagi para pencipta lagu dan pemilik hak terkait.
3. Aturan baru memperjelas klasifikasi layanan publik komersial analog dan digital: Ini penting di era digital sekarang. Aturan jadi lebih adaptif terhadap perubahan teknologi. Selain itu, syarat pendirian LMK, mekanisme pengawasan, dan pencabutan izin juga diatur lebih jelas. Ini akan memastikan hanya LMK yang kredibel yang bisa beroperasi.

Perubahan-perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan ekosistem royalti yang lebih sehat dan berkeadilan. Protes dari musisi seperti Ari Lasso dan kritik dari Ahmad Dhani mungkin menjadi pemicu percepatan reformasi ini. Semoga saja, dengan aturan baru dan komisioner yang berdedikasi, nasib para musisi di Indonesia akan semakin sejahtera.

Yuk, kita semua berharap masalah royalti ini bisa segera menemukan titik terang. Bagaimana menurutmu tentang polemik royalti ini? Apakah kamu juga merasakan ketidakadilan di industri kreatif lainnya? Bagikan pendapatmu di kolom komentar ya!