BPJS Kelas 1,2,3 Hilang? Ini Bocoran Iuran Per 21 Juli 2025!

Table of Contents

Halo Sobat Sehat! Ada kabar terbaru nih seputar sistem BPJS Kesehatan yang kita kenal. Sempat ramai dibicarakan bahwa sistem kelas rawat inap 1, 2, dan 3 akan dihapus dan diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Nah, sampai sekarang, sistem KRIS ini ternyata belum resmi berjalan lho.

Padahal, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, seharusnya penerapan KRIS ini sudah wajib dilakukan oleh seluruh fasilitas kesehatan per 30 Juni 2025. Aturan yang sama juga menetapkan bahwa pemerintah seharusnya sudah menetapkan manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan yang baru paling lambat 1 Juli 2025. Tapi, kenyataannya ada perubahan rencana.

Mengapa Penerapan KRIS BPJS Kesehatan Ditunda?¶

Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, baru-baru ini menjelaskan bahwa pembahasan terkait implementasi KRIS masih terus berjalan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ini menunjukkan bahwa transisi menuju KRIS memang memerlukan koordinasi lintas sektor yang cukup kompleks, mengingat dampaknya yang luas.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IX DPR pada 30 Mei 2025, Menteri Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar implementasi kebijakan KRIS diundur hingga 31 Desember 2025. Alasan utamanya adalah kesiapan rumah sakit yang belum merata. Dari target 2.554 rumah sakit yang harus memenuhi 12 kriteria KRIS, baru sekitar 1.436 rumah sakit atau sekitar 57,28% saja yang sudah siap sepenuhnya.

Masih banyak rumah sakit yang sedang dalam proses penyesuaian. Ada sekitar 786 rumah sakit yang baru berhasil memenuhi 9 hingga 11 kriteria KRIS. Lalu, ada 189 rumah sakit yang baru bisa memenuhi 5 sampai 8 kriteria. Bahkan, 46 rumah sakit baru memenuhi 1 hingga 4 kriteria, dan 70 rumah sakit lainnya sama sekali belum memenuhi satu pun kriteria yang ditetapkan. Data ini jelas menunjukkan bahwa butuh waktu lebih lama bagi sebagian besar fasilitas kesehatan untuk beradaptasi dengan standar baru yang ditetapkan pemerintah.

Apa Saja 12 Kriteria KRIS?¶

Meskipun artikel asli tidak merinci ke-12 kriteria tersebut, secara umum, kriteria KRIS dirancang untuk memastikan adanya standar pelayanan yang seragam dan berkualitas bagi semua peserta BPJS Kesehatan. Tujuannya adalah menghilangkan perbedaan fasilitas berdasarkan kelas, sehingga setiap pasien mendapatkan hak layanan yang sama, terlepas dari besaran iuran yang dibayarkan. Kriteria ini meliputi aspek infrastruktur, peralatan medis, sumber daya manusia, hingga prosedur pelayanan.

Misalnya, kriteria bisa mencakup ukuran minimal kamar rawat inap, jumlah tempat tidur per kamar, ketersediaan fasilitas kamar mandi di dalam kamar, hingga standar pendingin ruangan dan kualitas pencahayaan. Tentu saja, memenuhi semua kriteria ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit dari pihak rumah sakit. Penundaan ini diharapkan memberi waktu yang cukup bagi rumah sakit untuk melakukan renovasi atau penyesuaian lainnya agar sesuai dengan standar KRIS.

Dengan adanya penundaan ini, artinya kita masih akan menggunakan sistem dan iuran BPJS Kesehatan yang lama. Ini penting banget untuk kita semua tahu, agar tidak bingung atau salah paham mengenai kewajiban pembayaran iuran. Jadi, buat kamu yang bertanya-tanya, bagaimana sih besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini?

Video: KRIS BPJS Kesehatan Ditunda Lagi, Berlaku Kapan? (Sumber: CNBC Indonesia)

Bocoran Iuran BPJS Kesehatan Per 21 Juli 2025: Masih Ikut Aturan Lama!¶

Karena implementasi KRIS ditunda, peraturan yang mengatur iuran BPJS Kesehatan saat ini masih sama dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Jadi, jangan khawatir atau bingung dengan informasi yang beredar ya! Pembayaran iuranmu masih mengacu pada skema yang sudah kita kenal selama ini.

Skema perhitungan iuran peserta BPJS Kesehatan dalam Perpres 63/2022 ini dibagi ke dalam beberapa kategori utama, disesuaikan dengan status kepesertaan. Yuk, kita bedah satu per satu agar lebih jelas!

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan¶

Untuk kategori ini, iuran BPJS Kesehatan sepenuhnya dibayarkan oleh Pemerintah. Jadi, bagi kamu yang termasuk dalam daftar PBI, kamu tidak perlu pusing memikirkan iuran bulanan. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.

2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)¶

Kategori PPU ini terbagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu PPU yang bekerja di Lembaga Pemerintahan dan PPU yang bekerja di BUMN, BUMD, atau Swasta.

a. PPU di Lembaga Pemerintahan¶

Ini termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Besaran iurannya adalah 5% dari Gaji atau Upah per bulan. Dari 5% itu, 4% dibayarkan oleh pemberi kerja (instansi pemerintah), dan 1% sisanya dibayarkan oleh peserta sendiri. Sistem ini dirancang untuk meringankan beban pekerja sekaligus memastikan partisipasi aktif dalam sistem jaminan sosial.

b. PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta¶

Untuk kamu yang bekerja di sektor swasta, BUMN, atau BUMD, skemanya juga mirip. Besaran iurannya tetap 5% dari Gaji atau Upah per bulan. Pembagiannya juga sama: 4% dibayar oleh Pemberi Kerja (perusahaan tempatmu bekerja) dan 1% dibayar oleh Peserta. Peran perusahaan sangat besar di sini dalam mendukung kesehatan karyawannya.

3. Iuran untuk Keluarga Tambahan PPU¶

Tidak hanya pekerja utama, BPJS Kesehatan juga mencakup keluarga tambahan dari peserta PPU. Ini termasuk anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Besaran iuran untuk setiap anggota keluarga tambahan ini adalah 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dan dibayarkan sepenuhnya oleh pekerja penerima upah yang bersangkutan. Ini menunjukkan fleksibilitas BPJS dalam mengakomodasi struktur keluarga yang beragam.

4. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) & Bukan Pekerja (BP)¶

Nah, ini adalah kategori yang paling sering ditanyakan, karena di sinilah konsep “kelas” masih berlaku. Kategori ini mencakup pekerja mandiri, wiraswasta, atau individu yang tidak terikat hubungan kerja dengan pemberi upah. Besaran iurannya bervariasi tergantung pada kelas perawatan yang dipilih.

Berikut rinciannya:

• Kelas III: Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan, dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Namun, perlu diingat ada subsidi dari pemerintah.
  • Khusus untuk bulan Juli - Desember 2020, peserta hanya membayar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 dibayarkan pemerintah sebagai bantuan iuran.
  • Per 1 Januari 2021 hingga saat ini, iuran peserta Kelas III adalah Rp 35.000. Sementara itu, pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000. Jadi, secara net, kamu bayar Rp 35.000.
• Kelas II: Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan, dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
• Kelas I: Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan, dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Untuk memudahkan, mari kita lihat tabel ringkasan iuran BPJS Kesehatan per bulan berdasarkan kelas perawatan (khusus PBPU dan Bukan Pekerja):

Kelas Perawatan	Besaran Iuran Per Orang Per Bulan	Catatan Tambahan
Kelas I	Rp 150.000
Kelas II	Rp 100.000
Kelas III	Rp 42.000	Peserta membayar Rp 35.000 (Pemerintah subsidi Rp 7.000 sejak Jan 2021)

Tabel ini menunjukkan dengan jelas perbedaan iuran yang berlaku saat ini, yang masih berbasis kelas perawatan.

5. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Mereka¶

Kategori terakhir adalah untuk para pahlawan dan keluarga mereka. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, serta janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan. Iuran ini sepenuhnya dibayarkan oleh Pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa mereka.

Batas Waktu Pembayaran Iuran dan Aturan Denda¶

Penting nih untuk diingat, pembayaran iuran BPJS Kesehatan paling lambat dilakukan pada tanggal 10 setiap bulannya. Disiplin dalam pembayaran iuran sangat penting agar kepesertaanmu tetap aktif dan kamu bisa menikmati manfaat layanan kesehatan kapan pun dibutuhkan.

Mengenai denda keterlambatan pembayaran iuran, sebenarnya sudah tidak ada lagi denda yang dikenakan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Namun, ada satu pengecualian penting yang harus kamu pahami baik-baik. Denda akan dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaanmu diaktifkan kembali, kamu atau anggota keluargamu memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap. Jadi, jangan sampai pas butuh, malah kena denda ya!

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan ini adalah 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap. Jumlah ini kemudian dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak. Namun, ada batas maksimalnya.

• Pertama, jumlah bulan tertunggak yang diperhitungkan paling banyak adalah 12 bulan. Jadi, meskipun kamu telat lebih dari setahun, perhitungan dendanya hanya sampai 12 bulan saja.
• Kedua, besaran denda pelayanan paling tinggi yang bisa dikenakan adalah Rp 30.000.000. Ini adalah angka maksimal, yang tentunya diharapkan tidak sampai terjadi pada siapapun.
• Ketiga, bagi Peserta PPU, pembayaran denda pelayanan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja. Ini adalah kabar baik bagi para pekerja, karena perusahaanmu bertanggung jawab penuh atas hal ini.

Denda ini dikenakan bukan semata-mata untuk memberatkan peserta, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga keberlangsungan finansial BPJS Kesehatan. Dengan begitu, dana yang terkumpul dapat terus digunakan untuk membiayai layanan kesehatan seluruh peserta yang membutuhkan.

Pentingnya BPJS Kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional¶

BPJS Kesehatan adalah salah satu pilar utama dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, yang bertujuan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC). Dengan adanya BPJS Kesehatan, seluruh lapisan masyarakat diharapkan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, tanpa terbebani biaya yang besar secara mendadak saat sakit.

Prinsip “gotong royong” menjadi dasar utama BPJS Kesehatan, di mana iuran yang dibayarkan oleh seluruh peserta digunakan untuk membantu membiayai pelayanan kesehatan bagi mereka yang sedang membutuhkan. Ini adalah bentuk solidaritas sosial yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan kemudahan akses BPJS Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semoga penjelasan ini bisa memberikan pencerahan ya tentang status terbaru BPJS Kesehatan dan iurannya! Penting bagi kita untuk selalu update informasi agar tidak ketinggalan berita penting seputar layanan kesehatan.

Bagaimana menurutmu tentang penundaan implementasi KRIS ini? Apakah kamu sudah siap dengan sistem yang baru? Atau justru merasa nyaman dengan sistem kelas yang sekarang? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini!