Standar Miskin di Indonesia Gak Ngefek? Udah Saatnya Ganti, Nih!

Table of Contents

Siapa sangka, standar garis kemiskinan nasional kita ternyata jadi obrolan serius sampai ke telinga presiden terpilih. Budiman Sudjatmiko cerita, Prabowo Subianto sempat lho titip pesan di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Menurut Prabowo, standar garis kemiskinan nasional ini kayaknya perlu di-update biar bisa ngasih gambaran yang lebih realistis dan akurat soal kondisi kemiskinan di Indonesia.

Budiman, yang sekarang jadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, bilang ke Tempo kalau ide ini memang ada. Tapi, ya, keputusan akhirnya ada di tangan Presiden untuk menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) buat ngitung ulang. Pembicaraan ini makin hangat setelah Bank Dunia bikin update standar garis kemiskinan internasional mereka awal Juni 2025 lalu.

Standar Baru Bank Dunia, Angka Kemiskinan Langsung Melonjak Drastis¶

Bank Dunia, yang markasnya di Washington D.C., Amerika Serikat, baru aja ngeluarin laporan terbarunya. Mereka sekarang pakai penghitungan purchasing power parity (PPP) tahun 2021, ninggalin PPP 2017 yang lama. PPP itu semacam cara buat ngebandingin daya beli mata uang antarnegara, beda sama kurs pasar biasa.

Dengan patokan PPP 2021 ini, garis kemiskinan buat negara berpendapatan menengah ke bawah naik lumayan signifikan. Tadinya US$ 3,65 per kapita per hari, sekarang jadi US$ 4,20. Nah, buat negara berpendapatan menengah ke atas, kenaikannya bahkan lebih gede lagi. Dari US$ 6,85 per kapita per hari, sekarang jadi US$ 8,30.

Indonesia, yang udah masuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas sejak 2023, otomatis kena standar yang terakhir ini, yaitu US$ 8,30 per kapita per hari. Angka ini kalau dikonversi ke Rupiah dan dihitung populasinya, hasilnya bikin kaget. Angka kemiskinan di Indonesia bisa mencapai 68,25 persen! Itu artinya, sekitar 194,58 juta jiwa dari total populasi 285,1 juta penduduk di tahun 2024 bisa dianggap miskin kalau pakai standar baru Bank Dunia.

Kalau pakai standar Bank Dunia yang lama aja, angkanya udah gede banget, yaitu 171,8 juta jiwa atau 60,3 persen. Jadi, kenaikan ke 68,25 persen itu bener-bener nunjukin betapa jauhnya standar Bank Dunia yang baru ini sama standar kita yang sekarang.

Kondisi permukiman padat penduduk di kota besar, cerminan sebagian realitas sosial.

Standar BPS: Belum Berubah Sejak 1998?¶

Nah, di sinilah letak perdebatannya. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, bilang pemerintah harus segera memperbarui garis kemiskinan. Kenapa? Karena pola konsumsi masyarakat kita kan udah berubah seiring negara makin sejahtera. Yang paling bikin geleng-geleng, standar garis kemiskinan Indonesia yang dipakai BPS itu ternyata udah 26 tahun nggak diubah! Yep, standar yang dipakai sekarang udah berlaku sejak tahun 1998.

Arief juga ngebandingin garis kemiskinan BPS yang sekarang Rp 595.242 per kapita per bulan, sama garis kemiskinan ekstrem versi Bank Dunia (yang baru itu sekitar Rp 545.000 per kapita per bulan). Angka BPS itu cuma sedikit banget di atas standar kemiskinan ekstrem dunia. Menurut Arief, ini nunjukin kalau standar kita terlalu rendah dan sangat dekat dengan kondisi negara-negara termiskin di dunia.

Metode BPS sendiri ngukur kemiskinan pakai pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs (CBN). Mereka ngitung pengeluaran minimum buat kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Buat makanan, patokannya konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari. Kalau non-makanan, meliputi tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pernah jelasin kenapa angka mereka beda jauh sama Bank Dunia. Menurutnya, ini karena standar garis kemiskinan dan tujuannya memang beda. Amalia juga negasin kalau konsumsi itu terjadinya di level rumah tangga, bukan per orang. Dia yakin garis kemiskinan yang dihitung BPS lebih mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia, dan penghitungan BPS itu detail sampai ke level provinsi, kabupaten/kota, bedain perkotaan sama perdesaan.

Kritik Pedas: Pengeluaran Saja Tidak Cukup!¶

Meskipun BPS punya argumennya, banyak ekonom yang ngasih kritik pedas. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, bilang pendekatan BPS yang cuma ngandelin pengeluaran itu udah ditinggalin sama banyak negara di dunia. Dulu di tahun 1970-an, memang sih sekitar 70 persen pengeluaran rumah tangga buat makanan. Tapi sekarang? Cuma sekitar 30 persen.

Kenapa? Karena struktur ekonomi berubah, kebutuhan dasar makin beragam, dan risiko finansial yang dihadapi rumah tangga juga makin banyak. Media ngasih contoh menarik: zaman sekarang kan gampang banget akses kredit konsumtif, termasuk pinjaman online. Jadi, bisa aja seseorang punya pengeluaran tinggi bukan karena ekonominya kuat, tapi karena dia ngutang gede-gedean.

Metodologi BPS, kata Media, nggak ngitung soal utang atau sumber pembiayaan konsumsi. Akibatnya, orang atau rumah tangga yang sebenernya lagi terlilit utang atau nggak punya jaminan sosial malah bisa kecatet sebagai “tidak miskin” atau bahkan “sejahtera” hanya gara-gara nilai pengeluarannya melebihi garis kemiskinan BPS. Makanya, Media ngusulin standar kesejahteraan jangan cuma liat total pengeluaran, tapi pendapatan yang bisa dibelanjakan (disposable income) – yaitu sisa uang setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar terpenuhi.

Ekonom Institute for Demographic and Poverty Studies, Muhammad Anwar, nambahin. Kenaikan angka kemiskinan gara-gara standar baru Bank Dunia itu bakalan bikin goyang narasi resmi pemerintah yang selama ini bilang angka kemiskinan kita turun. Selama ini kan klaim sukses itu banyak didasarkan sama standar domestik BPS yang memang lebih rendah dibanding internasional. Dengan standar Bank Dunia yang lebih tinggi, jutaan rakyat yang sebenernya hidup sangat rentan tapi nggak kelihatan di data BPS, jadi kelihatan.

Standar Terlalu Longgar, Program Pemerintah Gak Ngefek?¶

Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, setuju kalau Indonesia mestinya ngikutin cara pikir Bank Dunia karena itu acuan internasional. Pengukuran kemiskinan itu harus realistis biar program penanganannya juga konkret. Dia bilang cara kita ngukur kemiskinan saat ini terlalu longgar.

Selama ini, Wijayanto ngeliat pemerintah lebih ngandelin pendekatan “gimik”, misalnya bantuan sosial atau subsidi yang boros anggaran dan nggak berkelanjutan. Menurut dia, kalau pakai garis kemiskinan yang lebih tinggi, pendekatan gimik kayak gitu udah nggak bakal ngefek lagi, makanya harus ditinggalin.

Achmad Nur Hidayat, ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, juga ngeliat kenaikan garis kemiskinan Bank Dunia itu bikin pengukuran kita makin realistis. Banyak rumah tangga di Indonesia yang sebenernya hidup pas-pasan di atas garis kemiskinan BPS, tapi sangat rentan sama guncangan, kayak harga naik atau kehilangan kerja.

Dengan standar baru Bank Dunia, lebih dari 15 juta orang yang tadinya “tidak miskin” di versi BPS, kembali terdata sebagai miskin ekstrem. Ini, kata Achmad, bisa jadi semacam evaluasi bahwa program pemerintah 10 tahun terakhir mungkin gagal, apalagi biaya hidup sekarang makin tinggi.

BPS Paling Relevan Buat Kebijakan Nasional?¶

Terakhir, Budiman Sudjatmiko punya pandangan yang sedikit beda lagi. Dia bilang standar penghitungan Bank Dunia itu beda metodologi, konteks, dan tujuan sama standar BPS. Menurut dia, penghitungan BPS itu lebih relevan buat ngambil keputusan dan bikin kebijakan di tingkat nasional. Makanya, nggak ada keharusan buat plek-ketiplek ngikutin standar Bank Dunia.

“Standar Bank Dunia terlalu umum dan global,” kata Budiman, “yang belum tentu mencerminkan kondisi riil dan penyebab kemiskinan di Indonesia.” Tapi, dia juga mengakui data dan standar Bank Dunia tetap bisa dipakai buat benchmark atau acuan internasional, terutama buat agenda-agenda yang nyambung sama sustainable development growth (SDG), kayak target nol persen kemiskinan ekstrem.

Jadi, pro-kontra soal standar kemiskinan ini memang seru. Di satu sisi ada desakan buat pakai standar yang lebih tinggi dan realistis, apalagi standar kita udah 26 tahun nggak berubah. Di sisi lain, ada argumen kalau standar BPS paling pas buat konteks Indonesia dan kebijakan nasional.

Menurut kamu sendiri gimana? Udah saatnya Indonesia ganti standar garis kemiskinannya atau standar BPS yang sekarang udah cukup? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar!