Geger! Yusril, Mualem, dan Bobby Nasution Rundingkan Nasib 4 Pulau

Table of Contents

Jakarta sedang panas, bukan karena cuaca, tapi karena polemik empat pulau kecil yang bikin heboh. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Bapak Yusril Ihza Mahendra, turun tangan langsung nih. Beliau bilang bakal segera duduk bareng Gubernur Aceh, Bapak Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, dan juga Gubernur Sumatera Utara, Bapak Bobby Nasution. Agenda utamanya jelas: merundingkan nasib keempat pulau yang jadi rebutan dua provinsi bertetangga ini.

Kabarnya, pertemuan ini akan jadi ajang penting buat mencari titik temu atas permasalahan batas wilayah yang sudah jadi perhatian publik. Yusril nggak sendirian, beliau juga sudah intens berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Maklum, urusan batas wilayah begini memang ada di bawah koordinasi Kemendagri, jadi peran Pak Tito juga krusial banget dalam proses penyelesaiannya. Semua pihak dari pusat siap memfasilitasi agar masalah ini cepat kelar dengan kepala dingin.

Status Hukum Empat Pulau: Belum Bisa Dibawa ke Pengadilan?¶

Nah, Pak Yusril juga sempat menjelaskan soal status hukum dari empat pulau yang lagi jadi hot topic ini. Menurut beliau, permasalahan empat pulau ini, setidaknya sampai saat ini, belum bisa dibawa ke ranah pengadilan oleh pihak mana pun. Ini bukan berarti nggak ada jalur hukum sama sekali ya, tapi memang belum pada tahap itu.

Kenapa begitu? Ternyata, penentuan batas wilayah daerah itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Dan Permendagri ini, uniknya, bukan termasuk objek sengketa tata usaha negara yang bisa digugat di Pengadilan TUN. Jadi, kalaupun nanti Permendagrinya terbit dan ada pihak yang keberatan, gugatan di PTUN bukan jalur yang tepat.

Satu-satunya jalan yang memungkinkan untuk menguji legalitas Permendagri soal batas wilayah adalah lewat uji formil dan materiel ke Mahkamah Agung (MA). Tapi, lagi-lagi, ini juga belum bisa dilakukan sekarang. Alasannya sederhana, Permendagri yang mengatur batas wilayah empat pulau ini belum ada alias belum diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Prosesnya masih berjalan, dan penerbitan Permendagri baru bisa dilakukan setelah tahap-tahap tertentu selesai.

Keputusan Final dari Pusat Belum Ada, Jangan Panik!¶

Pak Yusril juga menegaskan satu hal penting yang seringkali disalahpahami di tengah ramainya isu ini. Beliau bilang sampai detik ini, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri belum mengambil keputusan final apa pun mengenai status empat pulau tersebut, apakah akan masuk ke wilayah Kabupaten Singkil di Aceh atau Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Jadi, semua kabar yang menyebutkan sudah ada keputusan final itu tidak tepat.

Memang benar, kata Yusril, ada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang belakangan ini jadi sorotan. Kepmendagri ini berisi tentang pemberian kode pulau-pulau. Proses pemberian kode pulau ini memang dilakukan rutin setiap tahun. Dan untuk empat pulau yang dipersengketakan ini, pemberian kodenya memang didasarkan atas usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Namun, Yusril kembali menekankan, pemberian kode pulau melalui Kepmendagri itu bukanlah keputusan yang menentukan secara hukum bahwa pulau-pulau tersebut otomatis masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Kode pulau itu urusan administrasi pencatatan, sedangkan penentuan batas wilayah daerah yang memiliki implikasi hukum dan administrasi pemerintahan itu harus dituangkan dalam bentuk Permendagri. Dan Permendagri ini, sekali lagi, belum terbit. Jadi, masih ada waktu dan proses untuk penyelesaiannya.

Peran Vital Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut¶

Mengingat batas wilayah antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, khususnya di sekitar empat pulau ini, memang belum selesai dan belum ada kesepakatan final, maka bola panas penyelesaiannya sekarang ada di tangan para gubernur. Pak Yusril menjelaskan, ini adalah tugas kedua gubernur untuk duduk bersama, berunding, dan mencapai kesepakatan mengenai batas darat dan laut di area tersebut.

Jadi, pertemuan yang akan difasilitasi oleh pemerintah pusat ini sangat penting. Tujuan utamanya adalah membantu Mualem sebagai Gubernur Aceh dan Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut agar bisa menemukan solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Setelah ada kesepakatan antara Aceh dan Sumut, barulah Menteri Dalam Negeri bisa menerbitkan Permendagri yang secara resmi menetapkan batas wilayah antara kedua provinsi tersebut, termasuk status keempat pulau itu. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah ini sangat bergantung pada dialog dan musyawarah antara pemerintah daerah yang bersangkutan.

Kedekatan Geografis Bukan Satu-satunya Ukuran¶

Satu poin menarik yang disampaikan Yusril adalah mengenai faktor penentu batas wilayah. Memang benar, secara geografis, letak empat pulau tersebut mungkin terlihat lebih dekat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara dibandingkan dengan Kabupaten Singkil di Aceh. Hal ini seringkali jadi argumen utama dalam perdebatan di tingkat akar rumput maupun media sosial.

Tapi, kata Yusril, faktor kedekatan geografis bukan satu-satunya ukuran yang digunakan untuk menentukan sebuah pulau masuk ke wilayah kabupaten atau provinsi mana. Ada banyak faktor lain yang dipertimbangkan, termasuk sejarah, administrasi pemerintahan di masa lalu, bahkan perjanjian internasional atau arbitrase jika melibatkan batas negara. Untuk memperjelas argumennya, Yusril memberikan beberapa contoh kasus pulau-pulau lain di Indonesia yang penentuan statusnya tidak semata-mata berdasarkan kedekatan geografis:

Contoh Kasus Penentuan Batas Pulau yang Kompleks¶

• Pulau Natuna: Jika dilihat dari peta, Pulau Natuna di Kepulauan Riau secara geografis jauh lebih dekat dengan wilayah Sabah, Malaysia Timur, dibandingkan dengan daratan Kalimantan Barat atau bahkan pusat Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Namun, sejak zaman kesultanan Melayu hingga era penjajahan Belanda, Natuna selalu dianggap sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda. Status ini dipertahankan setelah Indonesia merdeka, dan Natuna kini jelas merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI, bukan British Malaya (sekarang Malaysia). Sejarah dan administrasi pra-kemerdekaan memainkan peran kunci di sini.

• Pulau Miangas: Pulau kecil ini terletak di ujung utara Sulawesi Utara dan secara geografis memang lebih dekat ke wilayah selatan Pulau Mindanao, Filipina, dibandingkan dengan daratan Sulawesi Utara. Status Pulau Miangas pernah menjadi sengketa serius antara Belanda (yang menjajah Hindia Belanda) dengan Spanyol, dan kemudian dengan Amerika Serikat (setelah Spanyol menyerahkan Filipina ke AS). Kasus ini dibawa ke Arbitrase Internasional di Washington. Pada tahun 1906, Arbitrase memutuskan Pulau Miangas masuk wilayah Hindia Belanda. Karena keputusan arbitrase internasional tersebut, Pulau Miangas kini otomatis menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Menariknya, Yusril menyebutkan masih banyak orang Filipina yang mengira Pulau Miangas adalah bagian dari negara mereka karena kedekatan geografis.

• Pulau Pasir (Ashmore Reef): Ini contoh yang sedikit berbeda dan seringkali memicu kesalahpahaman di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pulau Pasir secara geografis memang jauh lebih dekat dengan Pulau Timor (wilayah Indonesia) dibandingkan dengan daratan Australia. Namun, sejak tahun 1878, Inggris Raya, yang saat itu memiliki kepentingan di wilayah tersebut, memasukkan Pulau Pasir ke dalam wilayah Australia. Menariknya, saat itu pihak Belanda (yang menguasai Hindia Belanda) tidak mengajukan protes apa pun. Karena tidak ada protes atau sengketa yang mengubah statusnya sejak saat itu, sampai sekarang Pulau Pasir secara resmi masuk wilayah Australia. Meskipun begitu, masih banyak orang di NTT yang secara turun temurun menggunakan perairan di sekitar Pulau Pasir untuk mencari ikan dan merasa memiliki ikatan historis, sehingga menyangka pulau tersebut masuk wilayah Indonesia. Kasus ini menunjukkan bagaimana sejarah dan ketiadaan protes formal di masa lalu bisa menentukan status wilayah saat ini.

Contoh-contoh ini, menurut Yusril, membuktikan bahwa penentuan batas wilayah pulau itu proses yang kompleks. Tidak bisa hanya dilihat dari seberapa dekat jaraknya dari daratan terdekat. Ada faktor sejarah, administrasi, hukum, dan bahkan negosiasi yang ikut menentukan. Ini relevan dengan situasi empat pulau yang sedang dirundingkan antara Aceh dan Sumut.

Mengapa Batas Pulau Penting? Implikasi yang Luas¶

Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, kenapa sih status empat pulau kecil ini sampai bikin heboh dan melibatkan menteri koordinator serta dua gubernur? Ternyata, penentuan status kepemilikan dan batas wilayah sebuah pulau itu punya implikasi yang sangat luas, jauh melampaui sekadar “ini milik siapa”.

Pertama, soal yurisdiksi pemerintahan. Pulau yang masuk ke wilayah suatu kabupaten/kota dan provinsi akan otomatis mendapatkan layanan publik dari pemerintah daerah tersebut. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga administrasi kependudukan. Penduduk pulau akan menjadi warga kabupaten/kota dan provinsi yang menaunginya. Konflik batas bisa menyebabkan kebingungan administrasi dan terhambatnya layanan publik.

Kedua, terkait pengelolaan sumber daya alam. Pulau-pulau kecil, apalagi yang terletak di wilayah perairan kaya, seringkali memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan. Ini bisa berupa perikanan, potensi pariwisata bahari, atau bahkan sumber daya di bawah laut (walaupun untuk sumber daya di bawah laut biasanya diatur secara khusus). Penentuan batas wilayah berarti menentukan pemerintah daerah mana yang berhak mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakatnya. Sengketa batas bisa berujung pada sengketa pengelolaan sumber daya.

Ketiga, soal keamanan dan kedaulatan. Pulau-pulau terdepan, bahkan yang kecil, punya peran penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah negara, apalagi jika dekat dengan perbatasan internasional (meskipun dalam kasus Aceh-Sumut ini batas internal provinsi). Kejelasan status administratif mempermudah koordinasi aparat keamanan dan pengawasan wilayah.

Keempat, berkaitan dengan identitas lokal. Bagi masyarakat yang tinggal di atau sekitar pulau-pulau tersebut, status administratif seringkali juga terkait erat dengan identitas budaya dan sosial mereka. Mereka merasa lebih dekat atau memiliki ikatan sejarah dengan satu wilayah provinsi dibandingkan provinsi lain. Penyelesaian sengketa batas yang adil perlu mempertimbangkan juga aspirasi dan ikatan masyarakat lokal.

Jadi, polemik empat pulau ini bukan sekadar masalah administratif semata, melainkan menyangkut banyak aspek kehidupan masyarakat dan pengelolaan wilayah. Itulah sebabnya penyelesaiannya perlu dilakukan dengan hati-hati, melibatkan semua pihak terkait, dan berpegang pada aturan hukum yang berlaku.

Pesan Penting: Tenang dan Sabar!¶

Melihat kompleksitas masalah ini dan potensinya memicu ketegangan, Pak Yusril berpesan kepada semua pihak. Beliau meminta para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat, baik di Aceh maupun Sumatera Utara, untuk menyikapi permasalahan empat pulau ini dengan tenang dan penuh kesabaran.

Proses penyelesaian sedang berjalan. Pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator dan Menteri Dalam Negeri, siap memfasilitasi dialog antara kedua provinsi. Kuncinya memang ada pada kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Selama proses itu berjalan, penting bagi kita semua untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang simpang siur atau narasi yang bisa memanaskan suasana.

Yusril menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan final dari pusat. Proses penentuan batas wilayah yang resmi melalui Permendagri juga belum terbit. Ini artinya masih ada ruang untuk musyawarah dan pencarian solusi terbaik yang adil bagi semua pihak. Kepercayaan pada proses yang sedang berjalan dan menahan diri dari pernyataan atau tindakan yang bisa memperkeruh suasana adalah kunci utama saat ini.

Menunggu Hasil Rundingan Krusial¶

Pertemuan yang direncanakan antara Yusril, Mualem, dan Bobby Nasution akan menjadi salah satu momen paling krusial dalam upaya penyelesaian polemik empat pulau ini. Ini adalah kesempatan bagi para pemimpin daerah dan pusat untuk mencari jalan tengah, mendengarkan aspirasi dari kedua belah pihak, dan menemukan kesepakatan yang bisa jadi dasar penetapan batas wilayah yang definitif.

Penyelesaian masalah ini tidak hanya penting untuk kepastian hukum dan administrasi empat pulau itu sendiri, tapi juga untuk menjaga kerukunan antarprovinsi dan menunjukkan bahwa persoalan batas wilayah yang sensitif bisa diselesaikan melalui jalur dialog dan musyawarah mufakat sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

Mari kita sama-sama kawal prosesnya dengan bijak dan berharap semoga pertemuan nanti bisa menghasilkan solusi terbaik demi kepentingan bersama dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bukti bahwa persoalan batas wilayah, sekecil apapun, selalu jadi perhatian serius pemerintah.

Bagaimana pendapat Anda soal polemik empat pulau ini? Apa harapan Anda dari pertemuan para pemimpin tersebut? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar!