Angka Kemiskinan Beda? Pemerintah Jawab Perbandingan Data Bank Dunia dan BPS!

Table of Contents

Belakangan ini publik dihebohkan dengan munculnya dua angka kemiskinan di Indonesia yang jauh berbeda. Satu data datang dari Bank Dunia, satu lagi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Bayangkan, Bank Dunia bilang angka kemiskinan kita melonjak drastis sampai 194,6 juta jiwa per Juni 2025. Sementara itu, BPS dalam rilis terakhirnya per September 2024 mencatat angka yang jauh lebih kecil, hanya 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.

Perbedaan angka yang bagaikan bumi dan langit ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan dan kebingungan di masyarakat. Kenapa bisa selisihnya sampai ratusan juta orang? Apakah ada yang salah dengan datanya? Atau jangan-jangan, definisinya memang berbeda? Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) pun buka suara untuk memberikan penjelasan terkait fenomena ini.

Jangan Bingung, Kedua Data Itu Saling Melengkapi¶

Menurut Juru Bicara PCO, Dedek Prayudi, perbedaan angka ini sebetulnya tidak perlu dipertentangkan apalagi dipermasalahkan seolah ada data yang lebih benar dari yang lain. Beliau menekankan bahwa kedua data tersebut, baik dari Bank Dunia maupun BPS, pada hakikatnya bersifat saling melengkapi atau complementing each other. Ini karena tujuan dan desain dari pengumpulan serta perhitungan data tersebut memang berbeda sejak awal.

“Karena pada hakikatnya, dua data tersebut itu saling melengkapi, complementing each other. Karena tujuannya sudah berbeda, desainnya juga sudah berbeda,” ujar Dedek dalam sebuah keterangan video yang diunggah di akun Instagram resmi PCO. Jadi, jangan langsung menunjuk salah satu data sebagai ‘salah’ hanya karena angkanya beda jauh. Penting untuk memahami dulu kenapa angkanya bisa berbeda.

Metode Bank Dunia: Fokus pada Perbandingan Global¶

Dedek menjelaskan bahwa data kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia itu didesain khusus untuk tujuan komparasi internasional. Tujuannya adalah untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara, melakukan pemeringkatan global, dan mengidentifikasi fenomena kemiskinan ekstrem global (global extreme poverty). Nah, karena tujuannya untuk membandingkan negara-negara yang kondisi ekonominya sangat beragam, Bank Dunia menggunakan metode perhitungan yang distandardisasi.

Caranya? Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan yang sama untuk semua negara yang masuk dalam satu kategori atau grup ekonomi tertentu. Garis kemiskinan global ini biasanya dinyatakan dalam dolar AS per hari, misalnya US$2.15 per hari (yang merupakan revisi dari US$1.90 per hari sebelumnya) untuk mengukur kemiskinan ekstrem. Angka dolar ini kemudian dikonversi ke mata uang lokal menggunakan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). PPP ini mencoba menyamakan “nilai” uang di negara berbeda, jadi US$2.15 di Indonesia seharusnya bisa membeli barang dan jasa yang sepadan dengan US$2.15 di negara lain, setelah memperhitungkan perbedaan harga.

Dari garis kemiskinan yang distandardisasi ini, Bank Dunia kemudian menghitung berapa jumlah penduduk di sebuah negara yang pengeluarannya per hari berada di bawah garis tersebut. Metodologi ini memungkinkan perbandingan yang relatif setara antarnegara, meskipun kondisi riil di lapangan bisa sangat bervariasi. Jadi, kalau Bank Dunia merilis angka 194,6 juta jiwa miskin di Indonesia per Juni 2025 dengan metode mereka, itu artinya 194,6 juta jiwa tersebut hidup di bawah garis kemiskinan global yang mereka tetapkan.

Kelemahan Metode Bank Dunia untuk Konteks Lokal¶

Meskipun berguna untuk perbandingan global, Dedek Prayudi menyoroti kelemahan data Bank Dunia ini ketika digunakan untuk memahami kondisi kemiskinan di tingkat nasional, apalagi untuk keperluan pembuatan kebijakan dalam negeri. Metode Bank Dunia, dengan garis kemiskinan global dan konversi PPP, tidak bisa menangkap karakteristik lokal kemiskinan di sebuah negara secara mendalam.

Harga-harga barang dan jasa di sebuah negara, apalagi negara kepulauan besar seperti Indonesia, bisa sangat bervariasi antar wilayah. Faktor seperti inflasi regional, biaya transportasi, ketersediaan pasokan, hingga perbedaan pola konsumsi berdasarkan budaya dan geografis, semuanya memengaruhi biaya hidup riil masyarakat. Metode Bank Dunia yang cenderung merata-ratakan atau menggunakan standar global sulit mencerminkan keragaman lokal ini.

“Nah, data Bank Dunia tersebut akan tetapi tidak bisa menangkap lokal karakteristik atau bahkan tidak bisa memotret profil kemiskinan di sebuah negara. Ini yang jadi kelemahan data Bank Dunia,” jelas Dedek. Akibatnya, angka dari Bank Dunia mungkin tidak sepenuhnya akurat dalam menggambarkan siapa saja yang miskin, di mana mereka tinggal, dan apa saja kebutuhan mendesak mereka berdasarkan konteks lokal.

Metode BPS: Mengukur Kemiskinan dengan Citarasa Lokal¶

Di sisi lain, Dedek menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan dengan tujuan utama yang berbeda. Tujuan BPS adalah untuk secara akurat menangkap profil kemiskinan di Indonesia. Data BPS didesain untuk memahami karakteristik kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia, siapa saja yang termasuk miskin, bagaimana pola konsumsi mereka, dan apa saja kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Informasi detail inilah yang krusial bagi pemerintah Indonesia dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan ini, BPS menggunakan metode yang berbeda dalam menentukan Garis Kemiskinan (GK) nasional. GK yang ditetapkan BPS terdiri dari dua komponen utama:

1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM)¶

Komponen pertama adalah mengukur kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar untuk bertahan hidup. BPS menetapkan standar kebutuhan kalori minimal per orang per hari, yaitu sebesar 2.100 kilokalori. Ini adalah angka yang disepakati sebagai kebutuhan energi minimal agar tubuh dapat berfungsi dengan baik.

Kemudian, BPS menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 2.100 kalori per hari tersebut dengan pola konsumsi rata-rata penduduk miskin. Penghitungan ini dilakukan dengan survei harga secara lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi, harga beras di Jakarta, harga ikan di pesisir, atau harga sayur di pedesaan, semuanya diperhitungkan berdasarkan survei di lapangan. Jika pengeluaran seseorang untuk makanan kurang dari biaya minimal untuk mendapatkan 2.100 kalori per hari dengan harga lokal, maka ia masuk kategori miskin dari sisi pangan.

“Jadi, dianggap orang yang tidak bisa mengkonsumsi 2.100 kalori per hari itu orang miskin,” tutur Dedek, menjelaskan logika dasar di balik Garis Kemiskinan Makanan.

2. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM)¶

Selain kebutuhan pangan, BPS juga memperhitungkan kebutuhan dasar non-makanan. Komponen ini mencakup pengeluaran minimum untuk barang dan jasa di luar makanan yang esensial bagi kehidupan layak. Dalam perhitungan BPS, Garis Kemiskinan Non-Makanan mencakup akses terhadap:

• Pendidikan: Biaya minimal untuk pendidikan dasar.
• Kesehatan: Biaya minimal untuk layanan kesehatan dasar dan obat-obatan.
• Perumahan dan Sandang: Pengeluaran untuk sewa atau tempat tinggal layak, listrik, air, dan kebutuhan pakaian.
• Kebutuhan lainnya: Beberapa kebutuhan dasar lain seperti transportasi dan perlengkapan mandi/cuci.

Sama seperti komponen makanan, biaya minimal untuk memenuhi kebutuhan non-makanan ini juga dihitung berdasarkan harga secara lokal yang disurvei oleh BPS di berbagai wilayah. Metode ini memastikan bahwa Garis Kemiskinan Nasional mencerminkan biaya hidup riil di Indonesia dengan memperhitungkan perbedaan harga antar daerah.

Menggabungkan Dua Komponen untuk Garis Kemiskinan Nasional¶

Setelah menghitung Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan berdasarkan survei harga lokal, BPS kemudian menggabungkan (merge atau combine) kedua komponen tersebut. Total biaya minimal inilah yang menjadi Garis Kemiskinan (GK) per kapita per bulan untuk Indonesia. GK ini berbeda-beda di setiap provinsi bahkan kabupaten/kota, mencerminkan perbedaan biaya hidup antar wilayah.

“Nah, dua komponen ini kemudian dilebur, di-merge, di-combine, lalu di-konversi menjadi nominal menggunakan harga di Indonesia,” jelas Dedek. Dengan GK nasional ini, BPS kemudian membandingkan dengan total pengeluaran riil per kapita dari setiap rumah tangga yang disurvei.

Mereka yang pengeluaran rata-rata per kapitanya per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan Nasional yang ditetapkan BPS, barulah dianggap sebagai penduduk miskin. Dari sinilah BPS kemudian merilis angka persentase dan jumlah penduduk miskin di Indonesia, yang terakhir tercatat sebesar 8,57% atau 24,06 juta jiwa per September 2024.

Kenapa Penting Memahami Perbedaan Metode Ini?¶

Memahami perbedaan metode antara Bank Dunia dan BPS ini sangat penting. Pertama, agar kita tidak bingung atau bahkan panik ketika melihat angka yang sangat kontras. Kedua, agar kita bisa menggunakan data tersebut sesuai peruntukannya. Data Bank Dunia berguna untuk melihat posisi Indonesia di kancah global dan membandingkan tren dengan negara lain. Data BPS, di sisi lain, jauh lebih relevan dan akurat untuk memahami kondisi kemiskinan di dalam negeri dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang program pengentasan kemiskinan, menentukan target penerima bantuan, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan sosial.

Bahkan, Bank Dunia sendiri dalam laporan resminya juga memberikan semacam ‘peringatan’ atau catatan kaki mengenai perbedaan data mereka dengan hitungan resmi negara. Dedek Prayudi mengutip pernyataan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa garis kemiskinan nasional suatu negara sebenarnya jauh lebih tepat dan relevan untuk mendukung dialog kebijakan atau menargetkan program dalam menjangkau masyarakat termiskin.

“Jadi, Bank Dunia sendiri juga sudah mengatakan bahwa garis kemiskinan di masing-masing negara itu sebenarnya lebih tepat untuk menangkap profil kemiskinan terutama untuk membuat kebijakan,” tegas Dedek. Ini semakin memperjelas bahwa kedua data ini bukanlah rival, melainkan alat ukur yang berbeda untuk kebutuhan yang berbeda pula.

Perbandingan Metode: BPS vs. Bank Dunia¶

Untuk memudahkan pemahaman, mari kita rangkum perbedaan utama antara metode BPS dan Bank Dunia dalam sebuah tabel sederhana:

Aspek	Badan Pusat Statistik (BPS)	Bank Dunia
Tujuan Utama Pengukuran	Memotret profil kemiskinan di Indonesia (nasional & lokal)	Komparasi antarnegara, identifikasi kemiskinan global
Basis Garis Kemiskinan	Dihitung berdasarkan kebutuhan dasar (makanan & non-makanan) dengan harga lokal	Ditetapkan berdasarkan standar dolar AS per hari (global)
Penghitungan Harga	Menggunakan harga riil hasil survei di berbagai wilayah Indonesia	Menggunakan Paritas Daya Beli (PPP) untuk menyamakan ‘nilai’ antarnegara
Komponen Kebutuhan Dasar	Detail: Makanan (2100 kalori), Non-Makanan (pendidikan, kesehatan, perumahan, dll)	Umum: Ditetapkan nilai pengeluaran per hari yang setara secara global
Kemampuan Tangkap Karakteristik Lokal	Tinggi (memperhitungkan keragaman harga dan pola konsumsi lokal)	Rendah (menggunakan standar global yang cenderung merata)
Kegunaan Data	Basis kebijakan pengentasan kemiskinan nasional, regional, dan program spesifik	Analisis global, pemeringkatan, pelaporan internasional

Tabel ini membantu kita melihat secara visual kenapa angkanya bisa sangat berbeda. Perbedaan dalam tujuan, basis perhitungan garis kemiskinan, dan pendekatan terhadap harga riil di lapangan adalah faktor kuncinya.

Melihat Angka dari Perspektif yang Tepat¶

Jadi, ketika kita melihat angka kemiskinan dari Bank Dunia yang angkanya sangat besar (194,6 juta jiwa), itu bukanlah angka yang mengindikasikan bahwa tiba-tiba mayoritas penduduk Indonesia jatuh miskin dalam semalam menurut ukuran nasional. Angka tersebut adalah hasil dari penerapan standar kemiskinan global yang relatif tinggi (dalam konteks daya beli global) terhadap populasi Indonesia. Angka itu memberi gambaran posisi Indonesia relatif terhadap standar kemiskinan global.

Sebaliknya, angka dari BPS (24,06 juta jiwa atau 8,57%) adalah angka yang dihitung berdasarkan standar kelayakan hidup minimum di Indonesia dengan memperhitungkan biaya hidup riil di berbagai daerah. Angka inilah yang menjadi acuan pemerintah dalam merancang dan mengevaluasi program pengentasan kemiskinan nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lain sebagainya.

Pemerintah melalui PCO berusaha menjelaskan bahwa kedua data ini sama-sama valid dalam konteks tujuannya masing-masing. Penting bagi masyarakat dan media untuk memahami metodologi di balik angka-angka ini agar tidak terjadi salah tafsir atau kepanikan yang tidak perlu. Transparansi mengenai metodologi ini adalah kunci untuk membangun pemahaman publik yang lebih baik mengenai kondisi sosial ekonomi negara.

Seperti yang dijelaskan dalam video PCO, informasi seperti ini penting disampaikan agar publik mendapat gambaran utuh.

Video penjelasan dari PCO terkait perbedaan data kemiskinan ini diunggah di akun Instagram resmi mereka, memberikan konteks langsung dari pemerintah. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk berkomunikasi langsung dan menjelaskan isu-isu sensitif kepada publik.

Pada akhirnya, meskipun angkanya berbeda drastis, kedua sumber data ini memberikan informasi yang berharga. Data Bank Dunia mengingatkan kita tentang tantangan global dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan posisi Indonesia dalam konteks tersebut, sementara data BPS memberikan peta jalan yang detail dan relevan untuk upaya pengentasan kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia.

Bagaimana pendapat Anda mengenai perbedaan data kemiskinan ini setelah membaca penjelasannya? Yuk, sampaikan pandangan Anda di kolom komentar!