BPJS Kesehatan: Prabowo Didesak Evaluasi Rencana Penghapusan Kelas

Table of Contents

Buruh yang bernaung di bawah Forum Jaminan Sosial (Jamsos) secara tegas menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS). Sistem KRIS ini rencananya akan menggantikan sistem kelas dalam layanan BPJS Kesehatan yang sudah berjalan saat ini. Kebijakan anyar ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, sebuah revisi ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Jusuf Rizal, selaku Ketua Koordinator Forum Jamsos, menyatakan bahwa konsep KRIS ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang mereka perjuangkan. Oleh karena itu, Forum Jamsos mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan yang berkaitan erat dengan jaminan sosial masyarakat. Ia menegaskan penolakan tersebut setelah berdialog dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kita menolak terhadap ide gagasan KRIS ini, satu ruang perawatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan buat kita,” ujar Jusuf. Ia melanjutkan, “Kedua, kita minta kepada Presiden RI Pak Prabowo Sudanto agar mengkaji ulang berbagai kebijakan-kebijakan yang menyangkut masalah jaminan sosial.”

Alasan Utama Penolakan Buruh terhadap KRIS¶

Menurut Forum Jamsos, kebijakan KRIS ini dinilai akan menambah beban finansial yang sangat besar bagi BPJS Kesehatan. Peningkatan beban ini dikhawatirkan dapat mengurangi anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain. Mereka justru mengusulkan agar dana yang ada di BPJS Kesehatan saat ini lebih baik difokuskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah ada, bukan mengubah sistem dasarnya.

Senada dengan itu, Saepul Tavip, Ketua Institute Hubungan Industrial Indonesia, berpandangan bahwa kebijakan ini bakal merugikan banyak buruh. Khususnya bagi mereka yang selama ini terdaftar di kelas 1 dan kelas 2 BPJS Kesehatan. Dengan disamakannya semua kelas, ia khawatir terjadi penurunan kualitas layanan atau ‘downgrade’ bagi peserta kelas atas.

“Implikasinya luar biasa terhadap kalangan buruh yang selama ini berada di kelas 1 dan kelas 2,” kata Tavip. “Kalau disamaratakan nanti itu akan mengalami downgrade.”

Isu Penurunan Kualitas dan Iuran¶

Tauvip menambahkan, jika niat pemerintah adalah menyamaratakan kelas, seharusnya fokusnya adalah meningkatkan layanan di kelas-kelas yang dinilai kurang. Ia menekankan pentingnya perbaikan di area yang lemah, bukan malah menurunkan standar bagi yang sudah baik. Hal ini menjadi salah satu keberatan utama dari kalangan buruh dan serikat pekerja.

Di sisi lain, penerapan KRIS ini juga diperkirakan akan diikuti dengan penetapan iuran tunggal bagi peserta mandiri. Nilai iuran tunggal ini diprediksi berada di kisaran antara iuran kelas 3 dan kelas 2 saat ini. Jika ini terjadi, ada potensi penurunan pendapatan iuran dari peserta mandiri yang selama ini berkontribusi, khususnya dari peserta kelas 1 dan 2. Penurunan pendapatan ini bisa berdampak serius pada defisit pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Nah kalau pemerintah berniat upgrade ruang rawat inap. Ya harusnya memperbaiki yang lemah itu yang kurang itu diperbaiki, diupgrade, jangan yang sudah baik mengalami downgrade,” terang Tavip dengan nada khawatir. “Itu yang kami tolak. Jadi implikasinya luar biasa.”

Ancaman Aksi dan Konsekuensi Lain¶

Melihat potensi kerugian dan ketidakadilan yang dirasakan, Saepul Tavip mengingatkan pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan KRIS ini. Ia bahkan menyatakan bahwa pihaknya siap mengambil langkah yang lebih tegas apabila kebijakan ini tetap diterapkan. Aksi turun ke jalan atau demonstrasi menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh kalangan buruh untuk menyuarakan penolakan mereka.

“Jadi kalau kebijakan ini dipaksakan, kita main, kita mainkan,” ujar Tavip lugas. “Buruh kan begitu, turun lapangan kita, menolak. Ada cara-cara konsensional yang bisa kita lakukan.” Pernyataan ini menunjukkan keseriusan penolakan dari pihak serikat pekerja terhadap rencana penghapusan kelas BPJS Kesehatan ini.

Selain kekhawatiran downgrade layanan dan potensi defisit, penerapan KRIS juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur rumah sakit. Untuk memenuhi standar KRIS, banyak rumah sakit mungkin perlu melakukan renovasi atau penyesuaian yang memerlukan investasi besar. Apakah investasi ini akan dibarengi dengan penyesuaian tarif klaim yang memadai dari BPJS Kesehatan? Jika tidak, ini bisa menjadi beban tambahan bagi rumah sakit.

Potensi Masalah di Lapangan¶

Standardisasi kamar juga bisa menimbulkan isu lain. Misalnya, apakah semua rumah sakit memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung pasien dengan standar KRIS? Jangan sampai antrian panjang atau penumpukan pasien terjadi hanya karena kamar yang tersedia harus memenuhi standar baru. Pengalaman pasien di kelas 1 dan 2 yang terbiasa dengan kamar berkapasitas sedikit atau bahkan satu orang akan sangat berubah dengan standar baru yang mungkin menetapkan jumlah pasien per kamar yang lebih banyak.

Isu lain yang tak kalah penting adalah bagaimana nasib kamar-kamar VIP atau SVIP di rumah sakit. Apakah kamar-kamar ini masih akan diakomodir dalam skema BPJS Kesehatan atau sepenuhnya menjadi layanan mandiri di luar jaminan sosial? Hal ini juga belum sepenuhnya jelas bagi masyarakat, menambah keraguan seputar implementasi KRIS.

Tanggapan Resmi dari DJSN¶

Menanggapi berbagai masukan dan penolakan yang disampaikan, termasuk dari perwakilan buruh, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Nunung Nuryartono, menyatakan kesiapan lembaganya. DJSN sebagai badan yang diamanahi undang-undang untuk mengawal sistem jaminan sosial, siap menampung setiap aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Jadi tentu sebagai satu dewan yang diberikan tugas dan amanah oleh undang-undang, maka kami menerima setiap masukan, setiap apa yang disampaikan oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujar Nuryartono. Penerimaan masukan ini, lanjutnya, adalah bagian dari upaya untuk terus meningkatkan mutu layanan dan memperbaiki sistem perlindungan sosial di Indonesia, khususnya dalam aspek jaminan sosial.

DJSN berperan penting dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan jaminan sosial. Oleh karena itu, audiensi dengan berbagai pihak seperti buruh merupakan bagian dari proses mereka dalam menyerap aspirasi sebelum memberikan masukan resmi kepada Presiden dan kementerian terkait.

Memahami Konsep Dasar KRIS¶

Secara sederhana, KRIS adalah upaya pemerintah untuk menyeragamkan standar minimum fasilitas kamar rawat inap bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan, terlepas dari besaran iuran yang mereka bayarkan (kecuali ada penyesuaian iuran menjadi tunggal nantinya). Tujuannya adalah agar setiap peserta JKN mendapatkan kualitas kamar rawat inap yang layak dan setara.

Kriteria KRIS yang harus dipenuhi oleh rumah sakit meliputi beberapa aspek teknis, seperti:
1. Komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas tinggi.
2. Ventilasi udara.
3. Pencahayaan ruangan.
4. Kelengkapan tempat tidur (minimal ada 2 stop kontak, pencahayaan yang cukup, tempat nakas per tempat tidur, dan memiliki kesinambungan dengan pintu keluar).
5. Nakas per tempat tidur.
6. Temperatur ruangan.
7. Kamar mandi dalam ruangan rawat inap.
8. Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas.
9. Jumlah maksimal tempat tidur per ruangan.
10. Jarak antar tempat tidur.
11. Tirai/partisi antar tempat tidur.
12. Sarana prasarana rawat inap minimal terdiri dari oksigen, penghisap lendir ( suction ), dan udara bertekanan.

Penerapan aturan baru KRIS BPJS Kesehatan ini paling lambat akan dilakukan pada 30 Juni 2025. Namun, perlu diingat bahwa seluruh rumah sakit sudah diperbolehkan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inapnya sesuai dengan aturan KRIS sejak Perpres ini diterbitkan, tentu dengan mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan masing-masing fasilitas kesehatan.

Perbandingan Singkat: Sistem Kelas vs. KRIS¶

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut perbandingan sederhana antara sistem kelas yang ada saat ini dengan konsep KRIS yang diusung:

Sistem Saat Ini (Kelas)	Sistem KRIS (Rencana)
Berbasis Kelas I, II, III	Standar Tunggal (KRIS)
Iuran berbeda per kelas	Iuran tunggal (rencana jangka panjang)
Fasilitas dan jumlah pasien berbeda	Minimum standar fasilitas
Pilihan RS atau kamar bervariasi	Akses setara di semua RS
Potensi fasilitas lebih mewah (Kls 1)	Fokus pada kebutuhan dasar dan standar
Persepsi kualitas berbeda	Persepsi kualitas yang diseragamkan

Tantangan utama dalam transisi ini adalah bagaimana memastikan bahwa standardisasi KRIS benar-benar meningkatkan kualitas bagi semua, bukan malah menurunkan standar bagi sebagian peserta. Selain itu, aspek pembiayaan iuran tunggal dan dampaknya terhadap keberlangsungan program JKN menjadi krusial untuk dikaji lebih mendalam.

Keputusan akhir mengenai implementasi KRIS dan nasib sistem kelas BPJS Kesehatan akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyikapi berbagai masukan, termasuk penolakan keras dari kalangan buruh ini. Dialog dan kajian mendalam sangat diperlukan untuk mencari solusi terbaik yang adil bagi semua pihak.

Bagaimana pendapat Anda mengenai rencana penghapusan kelas BPJS Kesehatan ini? Apakah Anda setuju dengan kekhawatiran para buruh, atau Anda melihat ini sebagai langkah menuju keadilan layanan yang lebih baik? Bagikan pandangan dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah!