Arizona Gagal Jadi Negara Pro Bitcoin? Gubernur Tolak RUU Cadangan!

Table of Contents

Gubernur Arizona, Katie Hobbs, baru saja mengambil langkah besar yang bikin kaget komunitas kripto. Pada tanggal 2 Mei lalu, beliau resmi memveto Rancangan Undang-Undang Senat 1025. RUU ini padahal keren banget idenya, mau ngasih jalan buat negara bagian Arizona bikin cadangan Bitcoin sendiri.

Keputusan ini jadi sejarah baru, lho. Ini pertama kalinya seorang gubernur yang masih menjabat di AS nolak inisiatif Cadangan Strategis Bitcoin (SBR) yang didukung negara. Padahal, lagi banyak negara bagian lain yang tertarik atau bahkan udah mulai ngelirik langkah serupa ini. Penolakan ini nunjukin tantangan yang masih ada dalam upaya mengintegrasikan aset digital ke dalam keuangan publik tradisional.

Kenapa RUU Cadangan Bitcoin Arizona Diveto Meski Didukung Bipartisan?¶

Dalam surat resminya buat Presiden Senat Warren Petersen, Gubernur Hobbs jelasin alasannya. Beliau bilang kalau Sistem Pensiun Negara Bagian Arizona (ASRS) itu udah kuat dan harus terus fokus ke investasi yang stabil dan udah teruji. Menurutnya, itu yang bikin ASRS jadi salah satu yang terbaik di negeri Paman Sam.

Nah, mata uang virtual kayak Bitcoin ini, kata beliau, “belum teruji.” Jadi, dianggap enggak pas banget buat nyimpan tabungan pensiun warganya Arizona yang udah kerja keras. Dana pensiun itu dianggap bukan tempat buat eksperimen dengan investasi yang belum jelas juntrungannya.

“Arizona State Retirement System adalah salah satu yang terkuat di negara ini karena membuat investasi yang bijaksana dan terinformasi. Dana pensiun warga Arizona bukanlah tempat bagi negara untuk mencoba investasi yang belum teruji seperti mata uang virtual,” kata gubernur.

Pendapat Gubernur Hobbs ini emang cerminan dari sikap yang lebih hati-hati, atau bahkan skeptis, dari Partai Demokrat secara umum soal masukin kripto ke sistem keuangan negara. Menariknya, penolakan ini datang padahal legislatif Arizona sebelumnya udah bikin sejarah. Mereka jadi yang pertama di AS yang berhasil ngelolosin RUU SBR di kedua kamar, dan itu dapet dukungan dari dua partai besar, alias bipartisan. Ini nunjukkin ada perbedaan pandangan yang signifikan antara legislatif dan eksekutif di Arizona soal masa depan Bitcoin dalam keuangan negara.

Proses legislatif yang panjang dan negosiasi antarpartai ternyata belum cukup meyakinkan pihak gubernur. Pendukung RUU ini mungkin berargumen soal potensi keuntungan jangka panjang, diversifikasi aset, atau bahkan melindungi kekayaan negara dari inflasi melalui aset yang pasokannya terbatas seperti Bitcoin. Namun, kekhawatiran soal volatilitas, risiko keamanan, dan kurangnya sejarah panjang sebagai aset cadangan tampaknya lebih berat di mata Gubernur Hobbs. Diskusi dan perdebatan mengenai peran aset digital dalam portofolio investasi publik masih akan terus memanas, baik di tingkat negara bagian maupun federal.

Di sisi lain, ada juga argumen bahwa menyimpan sebagian kecil dari cadangan negara dalam aset seperti Bitcoin bisa jadi langkah visioner. Beberapa pihak melihat Bitcoin sebagai “emas digital,” aset yang bisa jadi lindung nilai terhadap pelemahan mata uang fiat. Negara-negara yang punya pandangan seperti ini mungkin ingin jadi yang terdepan dalam mengadopsi teknologi keuangan baru ini, berharap bisa menarik inovasi dan bisnis terkait kripto ke wilayah mereka. Namun, risiko yang melekat pada aset yang sangat fluktuatif ini jelas jadi ganjalan utama bagi para pengelola keuangan publik yang punya mandat untuk menjaga stabilitas dan keamanan dana.

Pertimbangan lain yang mungkin muncul dalam pengambilan keputusan veto ini adalah isu regulasi. Lanskap regulasi untuk aset kripto di Amerika Serikat masih terus berkembang dan belum sepenuhnya jelas. Investasi publik dalam aset yang status hukum dan pajaknya masih bisa berubah-ubah tentu menimbulkan risiko tambahan. Gubernur Hobbs mungkin juga mempertimbangkan potensi masalah kepatuhan hukum atau tantangan operasional dalam mengelola cadangan Bitcoin, seperti penyimpanan aman (custody) dan transaksi.

Proposal Aset Digital Lain yang Menggantung¶

Ngomong-ngomong soal RUU terkait aset digital, Rancangan Undang-Undang Senat 1025 itu ternyata cuma salah satu dari dua proposal yang nyampe ke meja Gubernur Hobbs di sesi ini. Ada RUU lain yang juga penting, yaitu Rancangan Undang-Undang Senat 1373. RUU ini punya tujuan yang beda tapi masih nyambung sama kripto.

SB 1373 ini bakal ngasih wewenang buat negara bagian Arizona buat nahan atau nyimpen mata uang kripto yang disita dari hasil tindakan hukum, misalnya dari kasus kriminal. Selain itu, RUU ini juga bakal ngasih kekuasaan ke bendahara negara buat minjemin aset-aset kripto yang disita ini. Tujuannya? Buat ngehasilin pendapatan tambahan buat negara bagian.

Idenya sih, daripada kripto hasil sitaan cuma didiemin aja atau langsung dijual (yang bisa jadi enggak nguntungin kalau harganya lagi jatuh), mending dikelola secara aktif. Minjemin aset kripto (crypto lending) ini bisa menghasilkan imbal hasil, mirip kayak minjemin aset tradisional atau obligasi. Ini bisa jadi sumber pemasukan baru buat kas negara. Namun, tentu ada risikonya juga, seperti risiko gagal bayar dari peminjam atau risiko keamanan platform lending yang digunakan.

Status dari RUU Senat 1373 ini sekarang jadi enggak jelas setelah Gubernur Hobbs nolak SB 1025. Meskipun tujuannya beda (satu buat cadangan strategis, satu lagi buat aset sitaan), penolakan terhadap RUU pertama mungkin nunjukin keengganan yang lebih luas dari pihak eksekutif Arizona buat terlibat langsung dengan aset kripto dalam skala besar, setidaknya untuk saat ini. Keputusan soal SB 1373 ini masih ditunggu, tapi sinyal dari veto SB 1025 sepertinya kurang baik buat para pendukung aset digital di pemerintahan Arizona.

Penting juga dicatat bahwa mengelola aset sitaan, terutama aset digital, punya tantangan unik. Pemerintah perlu punya infrastruktur dan keahlian khusus buat nyimpen, ngelola, dan (kalau diizinkan) minjemin aset kripto dengan aman. Ini termasuk soal kunci privat, keamanan siber, dan sistem pelaporan yang transparan. Biaya dan kerumitan buat membangun sistem kayak gini mungkin juga jadi pertimbangan. Apalagi kalau jumlah aset sitaannya enggak konsisten atau nilainya sangat fluktuatif.

Bagaimana Situasi di Negara Bagian Lain?¶

Keputusan Arizona ini bikin mereka gabung sama beberapa negara bagian lain yang usaha buat meresmikan cadangan Bitcoinnya juga macet atau gagal. Contohnya ada Oklahoma, Montana, North Dakota, dan Wyoming. Di negara-negara ini, meskipun mungkin ada diskusi atau bahkan proposal legislatif, inisiatif SBR belum berhasil jadi undang-undang. Alasannya bisa macem-macem, mulai dari kekhawatiran soal risiko, kurangnya dukungan politik, atau prioritas lain yang dianggap lebih mendesak.

Setiap negara bagian punya dinamika politik dan ekonomi sendiri. Di beberapa tempat, lobi dari industri keuangan tradisional mungkin kuat menentang adopsi kripto. Di tempat lain, mungkin pemahaman atau penerimaan publik terhadap aset digital masih rendah. Faktor-faktor ini jelas mempengaruhi peluang RUU terkait kripto buat lolos dan jadi undang-undang. Kegagalan di negara-negara ini nunjukkin bahwa meskipun ada antusiasme di komunitas kripto, jalan buat integrasi yang lebih luas ke dalam sistem keuangan publik masih panjang dan penuh rintangan.

Momentum yang Berlanjut di Beberapa Tempat¶

Meskipun di beberapa negara bagian macet, momentum buat cadangan Bitcoin ternyata terus berlanjut di tempat lain. Salah satu contoh yang menonjol adalah New Hampshire. Negara bagian ini lagi deket banget sama terobosan potensial. Proposal SBR mereka udah berhasil maju melewati tinjauan komite.

Sekarang, proposal di New Hampshire itu lagi nunggu pemungutan suara penuh di kamar legislatif kedua. Kalau proposal ini disetujui di sana, langkah selanjutnya adalah dikirim ke gubernur New Hampshire buat dipertimbangkan dan diputuskan finalnya. Progres di New Hampshire ini nunjukkin bahwa pintu belum tertutup sepenuhnya buat inisiatif cadangan Bitcoin di tingkat negara bagian AS. Keberhasilan di satu negara bagian bisa jadi contoh atau pendorong buat negara bagian lain yang masih ragu.

Apa yang bikin New Hampshire beda? Mungkin ada kombinasi faktor, seperti dukungan politik yang lebih kuat, pemahaman yang lebih baik tentang aset digital di kalangan legislator, atau pendekatan yang lebih hati-hati dalam menyusun proposalnya (misalnya, soal persentase alokasi atau sumber dana). Mempelajari kasus New Hampshire bisa memberikan pelajaran berharga buat para pendukung SBR di negara bagian lain.

Pandangan di Tingkat Nasional¶

Enggak cuma di tingkat negara bagian, diskusi soal cadangan Bitcoin juga ada di tingkat nasional Amerika Serikat. Senator Cynthia Lummis, yang udah lama dikenal pro-Bitcoin, nyambut baik dukungan terbaru dari mantan Presiden Donald Trump buat rencananya. Senator Lummis punya rencana ambisius buat ngebangun cadangan Bitcoin federal.

Senator Lummis ini lagi gencar mendorong RUU yang dinamain BITCOIN Act. Inti dari RUU ini adalah ngasih izin buat pemerintah AS buat ngumpulin atau ngakuisisi Bitcoin sampe jumlah tertentu, targetnya bisa sampe 1 juta BTC selama lima tahun ke depan. Jumlah ini jelas sangat besar dan bakal bikin AS jadi salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia.

Kenapa AS perlu punya cadangan Bitcoin federal? Menurut Senator Lummis, langkah semacam itu bakal ngebantu menstabilkan kebijakan fiskal AS. Dalam konteks utang negara yang terus membengkak (beliau nyebut angka US$36 triliun), kepemilikan aset yang pasokannya terbatas kayak Bitcoin bisa jadi bagian dari strategi jangka panjang buat ngejaga nilai kekayaan negara.

“BITCOIN Act adalah satu-satunya solusi untuk utang negara kita sebesar US$36T. Saya bersyukur memiliki presiden yang berpikiran maju yang tidak hanya mengenali ini, tetapi juga bertindak atasnya,” kata Lummis.

Selain buat stabilisasi fiskal, Senator Lummis juga bilang kalau punya cadangan Bitcoin yang signifikan bisa meningkatkan peran AS dalam inovasi keuangan global. Dengan punya kepemilikan aset digital yang besar, AS bisa lebih punya pengaruh dalam pengembangan standar, regulasi, dan ekosistem kripto di seluruh dunia. Ini juga bisa jadi sinyal kuat ke negara lain bahwa AS serius ngepertimbangin aset digital sebagai bagian dari masa depan ekonomi.

Tentu aja, rencana ini juga enggak luput dari kritik dan tantangan. Selain kekhawatiran soal volatilitas dan keamanan yang sama kayak di tingkat negara bagian, ada juga pertanyaan besar soal sumber dana buat ngakuisisi 1 juta BTC dan dampak pasarnya kalau AS mulai beli dalam jumlah besar. Debat soal BITCOIN Act ini kemungkinan bakal jadi salah satu topik panas di Capitol Hill dalam waktu dekat.

Perdebatan yang Masih Panjang¶

Keputusan veto Gubernur Hobbs di Arizona ini nunjukkin bahwa jalan menuju adopsi Bitcoin oleh pemerintah, baik di tingkat negara bagian maupun federal, masih panjang dan berliku. Meskipun ada antusiasme dari sebagian legislator dan komunitas kripto, kekhawatiran soal risiko, volatilitas, dan status “belum teruji” dari aset digital ini masih jadi ganjalan besar bagi pengambil keputusan yang lebih konservatif, terutama ketika melibatkan dana publik seperti dana pensiun.

Di satu sisi, para pendukung SBR dan BITCOIN Act melihat potensi besar Bitcoin sebagai lindung nilai, aset diversifikasi, dan pendorong inovasi. Mereka berargumen bahwa menunggu terlalu lama bisa bikin AS ketinggalan dari negara lain dalam perlombaan adopsi aset digital. Di sisi lain, para penentang atau yang skeptis menekankan pentingnya kehati-hatian, stabilitas, dan melindungi dana publik dari risiko yang dianggap spekulatif.

Ke depan, kita mungkin akan terus melihat upaya serupa di negara bagian lain dan diskusi yang makin intensif di tingkat federal. Hasil dari inisiatif seperti di New Hampshire atau perdebatan seputar BITCOIN Act Senator Lummis akan sangat mempengaruhi arah kebijakan aset digital di AS. Kegagalan di Arizona bukan berarti akhir dari perjuangan, tapi lebih ke penegasan bahwa meyakinkan semua pihak soal manfaat dan keamanan Bitcoin sebagai aset cadangan negara butuh waktu, edukasi, dan mungkin penyesuaian strategi.

Situasi di Arizona ini juga ngasih pelajaran penting soal pentingnya menyelaraskan pandangan antara cabang legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan. Dukungan bipartisan di legislatif ternyata belum cukup kalau eksekutif punya kekhawatiran mendasar yang belum terjawab. Ini jadi PR besar buat para pendukung aset digital buat bisa berkomunikasi dan meyakinkan pihak-pihak yang masih ragu dengan bukti dan argumen yang kuat.

Bagaimana menurut kalian, apakah wajar jika gubernur menolak RUU cadangan Bitcoin karena dianggap “belum teruji”? Atau seharusnya pemerintah lebih berani mengambil langkah pro-inovasi seperti ini? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar!