Gibran Didesak Mundur? Surya Paloh Bilang: Nggak Ada Masalah!

Table of Contents

Drama politik di tanah air memang nggak ada habisnya ya. Kali ini, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, ikut buka suara soal usulan yang datang dari kelompok terhormat, yaitu Forum Purnawirawan TNI. Bayangin aja, para purnawirawan ini ada yang minta Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, untuk dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya!

Tapi, tanggapan Surya Paloh justru di luar dugaan banyak pihak. Beliau terang-terangan bilang kalau usulan atau desakan semacam itu, menurutnya, kurang tepat. Waduh, kenapa bisa begitu ya? Padahal Nasdem sebelumnya kan berada di kubu yang berseberangan.

Surya Paloh bahkan mengaku cukup menyayangkan usulan pemakzulan Gibran ini justru datangnya dari para purnawirawan TNI. Bagi beliau, ini bukan langkah yang pas untuk diambil saat ini. Pernyataannya ini disampaikan Paloh setelah menghadiri acara Penutupan Program Remaja Bernegara di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Alasan Surya Paloh Menilai Usulan Pemakzulan Gibran “Kurang Tepat”¶

Paloh punya alasan kuat kenapa dia bilang usulan pemakzulan Gibran itu nggak pas. Menurutnya, Gibran sama sekali nggak punya skandal yang bisa jadi alasan kuat buat memakzulkannya. Pemakzulan itu kan biasanya buat kasus-kasus berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya. Kalau nggak ada skandal kayak gitu, dasar pemakzulannya apa dong?

“Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior [purnawirawan]. Karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan,” kata Paloh. Beliau menambahkan, Gibran itu kan satu paket dengan pasangannya, Prabowo Subianto. Mereka terpilih melalui proses pemilihan umum yang, kata Paloh, justru kita “segerakan”.

Proses Pemilihan Umum, baik Pilpres maupun Pileg, sudah selesai. Pasangan terpilih sudah ada, dan mereka akan segera mulai bekerja. Paloh menekankan bahwa soal kinerja pasangan terpilih nanti, apakah itu lemah, setengah lemah, atau kuat, itu adalah masalah lain. Tapi untuk urusan pemakzulan tanpa skandal, itu beda cerita.

Siapa di Balik Usulan Purnawirawan Ini?¶

Usulan yang membuat heboh ini datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Mereka merilis delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini di Indonesia. Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh purnawirawan dengan pangkat yang nggak main-main.

Disebutkan, ada 103 jenderal (Purn), 73 laksamana (Purn), 65 marsekal (Purn), dan 91 kolonel (Purn) yang menandatangani surat tersebut. Surat ini ditandatangani langsung oleh nama-nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Bahkan, pernyataan ini diketahui juga oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden.

Keberanian para purnawirawan ini menyampaikan sikapnya tentu menarik perhatian publik. Mereka tampaknya melihat ada hal-hal fundamental di negara ini yang perlu diperbaiki atau setidaknya menjadi perhatian serius.

Apa Saja 8 Tuntutan Forum Purnawirawan TNI?¶

Selain soal usulan penggantian Wakil Presiden, Forum Purnawirawan Prajurit TNI punya 7 tuntutan lain yang juga nggak kalah penting dan cukup berani. Berikut adalah daftar lengkap delapan tuntutan tersebut:

No.	Tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI	Keterangan Singkat
1.	Kembali ke UUD 1945 asli	Mengembalikan tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan sesuai naskah UUD 1945 sebelum amandemen.
2.	Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), kecuali IKN	Mendukung program pemerintah baru, tapi menolak kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN).
3.	Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2, Rempang, dan kasus serupa	PSN yang dianggap merugikan, menindas masyarakat, dan merusak lingkungan diminta dihentikan.
4.	Menghentikan tenaga kerja asing (TKA) China dan memulangkan mereka	Mengatasi isu masuknya TKA asal China ke Indonesia.
5.	Penertiban pengelolaan pertambangan	Pemerintah diminta menertibkan tambang sesuai UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.
6.	Reshuffle menteri dan tindakan tegas pada pejabat terkait mantan Presiden ke-7	Mengganti menteri yang diduga korupsi dan menindak pejabat/aparat yang masih terikat kepentingan Joko Widodo.
7.	Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas di bawah Kemendagri	Mengembalikan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah Kementerian Dalam Negeri.
8.	Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR	Alasan utamanya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu yang dianggap melanggar hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Tuntutan-tuntutan ini mencakup berbagai isu mulai dari konstitusi, program pembangunan, isu sosial dan lingkungan, tenaga kerja, pengelolaan sumber daya alam, penegakan hukum dan birokrasi, hingga restrukturisasi institusi negara.

Mengapa Putusan MK Jadi Dasar Usulan Pergantian Wapres?¶

Nah, poin nomor 8 ini yang paling nyambung sama komentar Surya Paloh soal Gibran. Forum purnawirawan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagai dasar usulan pergantian Wapres.

Apa sih putusan itu? Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini mengubah syarat usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden. Sebelumnya, usia minimumnya 40 tahun. Putusan ini menambahkan frasa “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah”. Gibran yang saat itu menjabat Walikota Solo dan belum berusia 40 tahun, jadi memenuhi syarat pencalonan berkat putusan ini.

Kontroversi muncul karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah ipar dari Presiden Joko Widodo, yang juga ayah dari Gibran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena menangani perkara yang punya konflik kepentingan. Meski putusan soal usia itu tetap berlaku, pelanggaran etiknya bikin legitimasi putusan tersebut dipertanyakan banyak pihak, termasuk para purnawirawan ini.

Bagi Forum Purnawirawan, putusan MK yang dianggap “telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman” ini menjadi cacat secara prosedur dan etika. Karena pencalonan Gibran sangat bergantung pada putusan kontroversial ini, maka legitimasi jabatannya sebagai Wakil Presiden pun dipertanyakan, sehingga mereka mengusulkan pergantiannya kepada MPR.

Surya Paloh di Tengah Konstelasi Politik Pasca-Pilpres¶

Posisi Surya Paloh dan Partai Nasdem pasca-Pilpres 2024 memang menarik perhatian. Nasdem yang pada Pilpres kemarin mengusung pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yang merupakan lawan dari Prabowo - Gibran, kini menunjukkan sinyalemen politik yang berbeda. Surya Paloh sudah beberapa kali bertemu dengan Prabowo Subianto pasca-Pilpres.

Tanggapan Paloh yang membela Gibran dari usulan pemakzulan ini bisa dibaca dalam berbagai sudut pandang. Pertama, ini bisa jadi isyarat kuat bahwa Nasdem sedang atau sudah merapat ke kubu pemerintahan yang baru. Kedua, Paloh bisa jadi benar-benar melihat bahwa dasar usulan pemakzulan Gibran dari purnawirawan itu lemah secara hukum formal. Ketiga, ini bisa jadi strategi politik untuk menjaga stabilitas pasca-pemilu, menghindari kegaduhan politik yang bisa merugikan semua pihak.

Dalam sistem demokrasi, usulan dan kritik dari berbagai elemen masyarakat, termasuk purnawirawan, adalah hal yang wajar. Namun, proses konstitusional untuk mengganti seorang wakil presiden (impeachment) itu ada mekanismenya sendiri dan memerlukan dasar hukum yang kuat, seperti pelanggaran berat yang sudah disebutkan tadi. Sebuah usulan dari forum purnawirawan, seberapapun terhormatnya mereka, tetap merupakan pernyataan sikap politik, bukan proses hukum formal pemakzulan.

Surya Paloh tampaknya ingin menekankan perbedaan antara kritik atau ketidakpuasan politik dengan proses hukum pemakzulan yang punya standar sangat tinggi. Bagi Paloh, selama tidak ada skandal yang memenuhi syarat konstitusional untuk impeachment, maka usulan tersebut dinilainya kurang tepat, terlepas dari kontroversi seputar proses pencalonan Gibran sebelumnya.

Ini menunjukkan bahwa panggung politik Indonesia selalu dinamis. Aliansi bisa berubah, dan pandangan terhadap suatu isu bisa berbeda antar tokoh politik, bahkan terhadap isu yang sama. Pernyataan Paloh ini jelas memberi warna tersendiri dalam diskusi publik soal masa depan pemerintahan baru dan stabilitas politik.

Berikut adalah video berita yang membahas lebih lanjut mengenai tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI:

Catatan: Ganti your_relevant_video_id_here dengan ID video YouTube yang relevan.

Visualisasi sederhana alur permasalahannya bisa dilihat di diagram berikut:

mermaid graph TD A[Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023] --> B(Kontroversi Etik dan Prosedural) B --> C(Jadi Dasar Argumentasi) C --> D[Forum Purnawirawan TNI] D --> E(Mengeluarkan 8 Tuntutan) E --> F{Salah Satunya:} F --> G(Usul Penggantian Wapres Gibran) G --> H[Surya Paloh] H --> I(Menanggapi Usulan) I --> J(Menilai 'Kurang Tepat' Karena Tidak Ada Skandal)

Pandangan ke Depan¶

Bagaimana tanggapan ini akan memengaruhi dinamika politik ke depan? Apakah Forum Purnawirawan akan menarik usulannya? Atau justru usulan ini akan makin kencang disuarakan oleh kelompok lain? Dan bagaimana respons resmi dari pihak Gibran sendiri atau pemerintahan yang akan datang? Semua ini masih jadi pertanyaan menarik.

Yang jelas, pernyataan Surya Paloh ini menambah dimensi baru dalam perdebatan soal legitimasi dan stabilitas politik pasca-Pilpres. Beliau mengambil posisi yang mungkin tidak diduga banyak orang, khususnya mereka yang berharap Nasdem tetap berada di garis oposisi keras.

Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak sama pandangan Surya Paloh yang bilang usulan pemakzulan Gibran itu kurang tepat karena nggak ada skandal? Atau kalian justru sependapat dengan Forum Purnawirawan yang melihat ada masalah mendasar terkait proses pencalonan Gibran karena putusan MK yang kontroversial itu?

Yuk, diskusikan di kolom komentar!