Coach & Michael Kors KW Rp50 Ribu: Reaksi Bos Pengusaha Lokal!

Table of Contents

Fenomena tas branded palsu alias KW memang bukan hal baru di Indonesia. Pasar seperti Mangga Dua sudah lama dikenal sebagai surganya barang-barang tiruan ini, mulai dari tas, sepatu, jam tangan, sampai aksesori lainnya. Merek-merek global kenamaan seperti Coach, Michael Kors, Gucci, Fendi, dan banyak lagi, bisa ditemukan dengan harga yang bikin geleng-geleng kepala saking murahnya. Pertanyaannya, dari mana sebenarnya barang-barang KW super murah ini berasal? Apakah benar-benar hasil produksi dalam negeri, ataukah semua didatangkan dari luar?

Sudut Pandang Bos Pengusaha Lokal: Itu Semua Impor!¶

Menurut kalangan pabrikan tekstil dalam negeri, barang-barang bermerek global versi palsu yang beredar di pasar seperti Mangga Dua itu sama sekali bukan produksi lokal. Ian Syarif, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), menegaskan hal ini dengan sangat yakin. Beliau bilang, “Nggak ada kok. Nggak ada ya kayak gitu, semua impor kok.” Pernyataan ini cukup tegas, menyiratkan bahwa industri tekstil dan garmen di Indonesia tidak terlibat dalam praktik pembuatan barang-barang tiruan merek asing.

Alasan utama kenapa pabrikan lokal tidak berani memproduksi barang branded bajakan ini adalah karena adanya hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat ketat melarang duplikasi tanpa izin. Memproduksi barang ilegal yang jelas-jelas melanggar hak cipta merek ternama tentu saja berisiko sangat tinggi. Dibanding harus berurusan dengan hukum dan menghadapi konsekuensi berat, para pelaku industri lokal lebih memilih untuk fokus memproduksi barang dengan merek sendiri, membangun brand lokal yang legal dan diakui.

Ian Syarif menambahkan, “Kita di lokal tuh nggak berani masukin (barang branded bajakan), kenapa? Kalau kita masukin di lokal, Undang-Undang HAKI itu, langsung polisi nyamperin. Mana ada yang berani industri lokal masukin barang.” Beliau menggarisbawahi bahwa sanksi untuk pelanggaran HAKI sangat serius. Jika ada pelaku industri dalam negeri yang ketahuan memproduksi atau mendistribusikan barang palsu, mereka bisa langsung berhadapan dengan pihak kepolisian. Ini menunjukkan betapa berbahayanya bermain-main dengan isu HAKI di level pabrikan.

Para pelaku industri dalam negeri belajar banyak dari kasus-kasus sebelumnya di mana industri lokal dianggap tidak patuh terhadap regulasi, bahkan untuk hal yang tampaknya sepele dibandingkan pelanggaran HAKI. Contohnya, ada pabrik yang disegel atau pelakunya ditangkap hanya karena produknya belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), seperti kasus SNI untuk produk bayi. Jika pelanggaran SNI saja bisa berujung pada sanksi berat, menduplikasi barang dengan merek yang sudah punya “backing” kuat dan sistem hukum yang melindungi HAKI mereka tentu risikonya jauh lebih besar dan mengerikan.

“Orang baru masalah SNI bayi aja udah ditangkep, pabriknya disegel. Terus masih mau masukin barang dengan brandnya udah jelas-jelas punya backing di sini kan? Pasti nggak mungkin dari lokal,” tegas Ian Syarif. Logikanya, kecil kemungkinan ada pabrikan lokal yang mau ambil risiko sebesar itu hanya untuk membuat tas KW. Mereka lebih mungkin menghadapi hukum dan sanksi yang jauh lebih berat daripada sekadar masalah regulasi mutu. Oleh karena itu, dari sudut pandang API, barang-barang KW super murah yang beredar itu pasti berasal dari jalur impor ilegal, bukan hasil produksi pabrik di dalam negeri.

Pengakuan Pedagang di Lapangan: Justru Bilangnya Produksi Lokal?¶

Namun, gambaran yang didapatkan dari ‘lapangan’, khususnya dari para pedagang yang langsung berinteraksi dengan barang-barang tersebut, memberikan narasi yang sedikit berbeda. Hasil pantauan di Mangga Dua Square, salah satu pusat perdagangan terkenal di Jakarta yang juga jadi lokasi peredaran barang KW, mengungkapkan fakta yang bertolak belakang dengan klaim API.

Beberapa toko di sana terang-terangan menjual tas-tas dengan logo merek-merek branded kelas dunia seperti Coach, Fendi, hingga Michael Kors. Yang paling mencengangkan adalah harganya. Harganya bukan lagi ratusan ribu atau jutaan, melainkan hanya puluhan ribu rupiah saja! “Harganya cuma Rp 50 ribu tas Coach-Michael Kors semua di sini, udah paling murah, yang lain di atas itu,” kata seorang pedagang bernama Anita (nama samaran) saat ditemui. Harga Rp 50 ribu untuk sebuah tas yang menyerupai Coach atau Michael Kors tentu sangat jauh di bawah harga aslinya yang bisa mencapai jutaan atau puluhan juta rupiah. Ini menegaskan bahwa barang-barang tersebut memang tiruan kelas bawah, bukan replika berkualitas tinggi apalagi barang asli.

Menariknya, ketika ditanya mengenai asal usul barang dagangannya yang super murah ini, sang pedagang memberikan jawaban yang kontradiktif dengan pernyataan perwakilan API. Menurut pengakuan pedagang tersebut, barang-barang KW seharga Rp 50 ribu itu justru diproduksi secara lokal, bukan diimpor dari luar negeri. “Pabrik yang bikinnya di Jakarta, tersebar lah di beberapa titik,” sebut Anita. Pengakuan ini menimbulkan kebingungan dan tanda tanya besar. Di satu sisi, perwakilan asosiasi pabrikan dalam negeri mati-matian membantah adanya produksi lokal untuk barang KW branded karena risiko hukum. Di sisi lain, pedagang di lapangan justru mengklaim barangnya buatan pabrik-pabrik lokal di sekitar Jakarta.

Perbedaan pengakuan ini bisa jadi mencerminkan beberapa hal. Pertama, bisa jadi memang ada produksi ilegal skala kecil atau rumahan yang luput dari pantauan asosiasi besar seperti API. Pabrik-pabrik ini mungkin bukan pabrik tekstil formal yang terdaftar dan diawasi ketat, melainkan semacam konveksi ilegal yang beroperasi di bawah tanah. Kedua, bisa jadi pedagang sengaja mengatakan barang itu buatan lokal untuk alasan tertentu, entah untuk mempermudah cerita ke pembeli, menutupi asal usul sebenarnya, atau karena mereka sendiri tidak tahu pasti asal usulnya dan hanya menerima dari supplier. Ketiga, bisa jadi barang KW super murah ini memang impor, tapi pedagang mendapatkan informasi yang salah atau sengaja menyebarkan informasi yang salah.

Jika memang benar ada produksi tas KW branded di “beberapa titik” di Jakarta seperti klaim pedagang, ini menjadi PR besar bagi penegakan hukum HAKI di Indonesia. Keberadaan “pabrik” ilegal semacam ini akan sangat merugikan tidak hanya merek-merek global yang ditiru, tetapi juga industri fashion lokal yang berusaha membangun merek sendiri secara legal dan berkualitas. Barang KW dengan harga sangat rendah bisa merusak pasar dan persepsi nilai produk.

Dampak dan Kompleksitas Pasar Barang KW¶

Terlepas dari mana asal barang KW Rp50 ribu ini – apakah impor ilegal atau produksi lokal skala kecil/rumahan ilegal – peredarannya menimbulkan dampak yang kompleks. Pertama, jelas merugikan pemegang merek asli. Penjualan barang palsu menggerogoti pangsa pasar mereka dan merusak reputasi merek, terutama jika kualitas barang KW sangat buruk. Kedua, merugikan negara dari sisi pajak dan bea cukai (jika impor ilegal) atau pajak usaha (jika produksi ilegal). Seluruh transaksi dan produksi barang ilegal ini berjalan di luar sistem resmi.

Ketiga, bisa merugikan konsumen itu sendiri. Meskipun harganya sangat murah, kualitas barang KW seringkali sangat rendah, cepat rusak, dan kadang menggunakan bahan-bahan yang tidak aman atau tidak standar. Konsumen tergiur harga murah, tapi seringkali kecewa dengan daya tahan atau fungsinya. Keempat, merugikan industri lokal yang legal. Mereka harus bersaing dengan harga barang palsu yang jauh tidak masuk akal karena tidak menanggung biaya riset, pengembangan, pemasaran, pajak, standar mutu, dan HAKI seperti yang dilakukan produsen legal.

Pasar barang KW juga sangat sulit diberantas karena jaringannya yang tersembunyi dan permintaan yang tinggi dari konsumen yang ingin tampil modis dengan logo branded tanpa merogoh kocek dalam-dalam. Penegakan hukum membutuhkan sumber daya besar untuk melacak asal usul, membongkar jaringan distribusi, hingga menindak produsen atau importirnya. Seringkali, yang ditindak hanya pedagang kecil di tingkat hilir, sementara produsen atau importir besarnya tetap sulit tersentuh.

Konflik klaim antara API dan pedagang ini menunjukkan betapa buramnya rantai pasok barang KW. API, sebagai representasi industri legal, meyakini bahwa skala produksi barang branded tiruan yang beredar luas pasti berasal dari luar negeri karena tidak mungkin pabrikan legal di dalam negeri mengambil risiko HAKI. Sementara itu, pedagang di level paling bawah mungkin hanya menyampaikan informasi dari supplier mereka, yang bisa jadi akurat mengenai asal barang yang mereka terima (misalnya memang dari supplier lokal), atau bisa juga hanya informasi yang mereka yakini tanpa verifikasi mendalam.

Kemungkinan lain, ada produksi rumahan skala sangat kecil yang tidak terorganisir dalam asosiasi manapun, yang membuat barang KW ini. Produksi semacam ini mungkin lebih sulit dideteksi oleh radar asosiasi industri yang berfokus pada pabrikan berskala lebih besar. Apapun asal-usulnya, fakta bahwa tas KW branded bisa dijual seharga Rp 50 ribu di pasar terbuka adalah indikasi adanya pasokan barang ilegal yang signifikan, yang memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik pemerintah, asosiasi industri, maupun masyarakat sebagai konsumen.

Kesimpulan dan Renungan¶

Kontradiksi antara pernyataan asosiasi pengusaha lokal yang tegas mengatakan bahwa barang KW branded adalah impor, dan pengakuan pedagang di lapangan yang mengklaim barang dagangannya diproduksi di “pabrik” lokal di Jakarta, menyoroti kompleksitas masalah barang palsu di Indonesia. Kemungkinan terbesar adalah kombinasi keduanya: sebagian besar barang KW skala besar mungkin memang impor ilegal, sementara ada juga kemungkinan produksi skala kecil atau rumahan yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi di dalam negeri yang berkontribusi pada pasokan barang KW super murah.

Penting bagi semua pihak untuk menyadari dampak negatif dari peredaran barang KW ini. Bagi konsumen, mungkin terlihat menguntungkan di awal karena harga yang sangat murah, tetapi ini secara tidak langsung mendukung praktik ilegal, merusak pasar legal, dan berpotensi mendapatkan produk berkualitas rendah atau tidak aman. Bagi industri lokal legal, persaingan tidak sehat dari barang KW bisa mematikan usaha mereka. Bagi merek global, ini adalah pelanggaran serius terhadap hak mereka.

Pemberantasan barang KW memerlukan upaya bersama dari penegak hukum, pemerintah (untuk regulasi dan pengawasan perbatasan), asosiasi industri (untuk edukasi dan pengawasan internal), serta kesadaran masyarakat. Mungkin sudah saatnya kita berpikir ulang ketika melihat tas branded seharga Rp 50 ribu, bukan hanya soal betapa murahnya, tetapi juga soal dari mana asalnya, siapa yang membuatnya, dan apa dampak di baliknya.

Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pernah membeli barang KW? Apa alasan Anda? Atau justru Anda adalah pelaku usaha yang terdampak oleh peredaran barang KW? Yuk, bagikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar!