BPJS Kesehatan: Kelas Rawat Inap Dihapus, Iuran Jadi Berapa Sekarang, Ya?

Table of Contents

Kabar penting buat kamu pengguna BPJS Kesehatan! Ada perubahan besar nih yang sebentar lagi akan diterapkan. Kelas-kelas rawat inap seperti kelas 1, 2, dan 3 itu bakal dihapus dan diganti dengan sistem baru yang namanya Kelas Rawat Inap Standar alias KRIS. Perubahan ini tentu saja bikin banyak orang bertanya-tanya, terutama soal iuran. Kira-kira, iuran BPJS Kesehatan jadi berapa ya sekarang?

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS): Apa Itu?¶

Sistem KRIS ini adalah perubahan besar dalam layanan rawat inap BPJS Kesehatan. Selama ini kan kita kenal ada kelas 1, 2, dan 3. Nah, dengan KRIS, semua kelas itu dilebur jadi satu standar pelayanan. Artinya, semua pasien BPJS Kesehatan nantinya akan mendapatkan fasilitas rawat inap yang setara, tanpa dibeda-bedakan lagi berdasarkan kelas.

Pemerintah sendiri sudah resmi menetapkan penghapusan kelas BPJS ini melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024. Perpres ini adalah perubahan ketiga dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Jadi, ini bukan isu baru lagi, tapi sudah jadi kebijakan resmi yang siap dijalankan.

Implementasi KRIS ini nggak langsung serentak, tapi bertahap. Targetnya, seluruh rumah sakit di Indonesia sudah menerapkan KRIS paling lambat tanggal 30 Juni 2025. Setelah KRIS berjalan penuh, barulah pemerintah akan menetapkan aturan iuran yang baru. Jadi, untuk sekarang, iuran masih pakai aturan yang lama.

Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini: Masih Sama!¶

Buat kamu yang khawatir iuran BPJS Kesehatan langsung naik setelah ada kabar KRIS ini, tenang dulu. Untuk saat ini, iuran masih belum berubah. Pemerintah belum mengeluarkan aturan baru soal iuran. Jadi, selama masa transisi ini, kita masih bayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Aturan iuran BPJS Kesehatan yang sekarang ini masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Dalam aturan itu, ada beberapa kategori peserta dan besaran iuran yang berbeda-beda. Penting juga diingat, pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Dulu sempat ada denda kalau telat bayar iuran. Tapi, sekarang sudah tidak ada lagi denda telat bayar sejak 1 Juli 2026. Tapi, tetap ada ketentuan denda kalau kita sampai dirawat inap dalam 45 hari setelah status kepesertaan BPJS Kesehatan diaktifkan kembali. Denda ini berlaku kalau kita memanfaatkan layanan rawat inap dalam periode tersebut.

Rincian Iuran BPJS Kesehatan yang Berlaku Saat Ini¶

Biar lebih jelas, yuk kita lihat lagi rincian iuran BPJS Kesehatan yang masih berlaku saat ini:

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI): Iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi, kelompok ini tidak perlu bayar iuran.

2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Lembaga Pemerintahan (PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri):

   • Iuran sebesar 5% dari gaji per bulan.
   • 4% dibayar oleh pemberi kerja (pemerintah).
   • 1% dibayar oleh peserta (pegawai).

3. Peserta PPU Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Swasta:

   • Iuran sebesar 5% dari gaji per bulan.
   • 4% dibayar oleh pemberi kerja (perusahaan).
   • 1% dibayar oleh peserta (pegawai).

4. Iuran Keluarga Tambahan PPU (anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, mertua):

   • Iuran sebesar 1% dari gaji per orang per bulan.
   • Dibayar oleh pekerja penerima upah.

5. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) (misalnya pekerja lepas, wirausaha, atau bukan pekerja): Ini dibagi lagi berdasarkan kelas rawat inap yang dipilih (kelas ini akan dihapus dengan KRIS, tapi iuran saat ini masih berlaku):

   • Kelas III: Rp 42.000 per orang per bulan.
     • Dulu sempat ada subsidi pemerintah. Periode Juli - Desember 2020, peserta bayar Rp 25.500, sisanya Rp 16.500 disubsidi pemerintah.
     • Per 1 Januari 2021, iuran kelas III jadi Rp 35.000, subsidi pemerintah jadi Rp 7.000.
   • Kelas II: Rp 100.000 per orang per bulan.
   • Kelas I: Rp 150.000 per orang per bulan.

6. Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda/duda/anak yatim piatu dari Veteran/Perintis Kemerdekaan:

   • Iuran sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan.
   • Dibayar oleh pemerintah.

Penting diingat: Rincian iuran di atas adalah yang masih berlaku saat ini. Nanti, setelah sistem KRIS diterapkan sepenuhnya, kemungkinan besar akan ada penyesuaian iuran. Kita tunggu saja pengumuman resmi dari pemerintah.

| Kategori Peserta | Besaran Iuran Управляйте голосом, сохраняйте спокойствие и выполняйте просьбы.

BPJS Kesehatan: Kelas Rawat Inap Dihapus, Iuran Jadi Berapa Sekarang, Ya?¶

Penting banget nih buat kamu yang pakai BPJS Kesehatan! Ada kabar terbaru soal perubahan kelas rawat inap. Kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini kita kenal itu mau dihapus dan diganti dengan satu sistem baru, namanya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Pasti pada penasaran kan, kalau kelas dihapus, terus iurannya jadi gimana? Naik atau turun ya?

Apa Itu KRIS dan Kenapa Kelas Rawat Inap Dihapus?¶

Jadi gini, KRIS itu singkatan dari Kelas Rawat Inap Standar. Intinya, pemerintah mau bikin standar pelayanan yang sama untuk semua pasien BPJS Kesehatan yang dirawat inap. Selama ini kan ada kelas-kelas, jadi fasilitas dan pelayanan yang didapat beda-beda tergantung kelasnya. Nah, dengan KRIS, semua pasien bakal dapat fasilitas rawat inap yang setara, nggak peduli dulu dia peserta kelas berapa.

Perubahan ini bukan cuma wacana lho, tapi sudah resmi jadi kebijakan pemerintah. Landasannya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024. Perpres ini mengubah aturan sebelumnya soal Jaminan Kesehatan. Tujuannya bagus, biar semua peserta BPJS Kesehatan dapat pelayanan yang lebih adil dan merata.

Implementasi KRIS ini nggak langsung sekaligus, tapi bertahap. Targetnya, semua rumah sakit di seluruh Indonesia harus sudah menerapkan KRIS paling lambat 30 Juni 2025. Setelah KRIS jalan sepenuhnya, pemerintah baru akan bahas soal penyesuaian iuran. Untuk sekarang, iuran masih pakai aturan lama.

Iuran BPJS Kesehatan Sekarang: Belum Berubah!¶

Nah, ini yang paling penting buat kita semua. Iuran BPJS Kesehatan saat ini masih sama seperti sebelumnya. Jangan panik dulu kalau dengar kabar KRIS, iuran belum naik kok. Pemerintah belum mengeluarkan aturan baru soal iuran setelah KRIS ini. Jadi, selama masa transisi, kita masih bayar iuran sesuai aturan yang lama.

Aturan iuran yang sekarang masih berlaku itu ada di Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Di situ dijelaskan berbagai kategori peserta BPJS Kesehatan dan besaran iurannya masing-masing. Jangan lupa juga, batas waktu pembayaran iuran itu tanggal 10 setiap bulan.

Dulu sempat ada denda kalau telat bayar iuran, tapi sekarang sudah tidak ada lagi denda telat bayar sejak 1 Juli 2026. Tapi, tetap ada ketentuan denda kalau kita dirawat inap dalam waktu 45 hari setelah status BPJS Kesehatan kita aktif lagi. Denda ini berlaku kalau kita pakai layanan rawat inap dalam periode tersebut.

Rincian Lengkap Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini¶

Biar makin jelas, kita lihat lagi yuk rincian iuran BPJS Kesehatan yang masih berlaku sekarang:

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI): Iurannya 100% dibayar oleh pemerintah. Kelompok ini nggak perlu mikirin iuran lagi.

2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) di Lembaga Pemerintahan (PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri):

   • Iuran: 5% dari gaji bulanan.
   • Pembagian: 4% ditanggung pemerintah, 1% dipotong dari gaji pegawai.

3. Peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta:

   • Iuran: 5% dari gaji bulanan.
   • Pembagian: 4% ditanggung perusahaan, 1% dipotong dari gaji pegawai.

4. Iuran Keluarga Tambahan PPU (anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, mertua):

   • Iuran: 1% dari gaji per orang per bulan.
   • Seluruhnya dibayar oleh pekerja.

5. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) (misalnya freelancer, pedagang, ibu rumah tangga yang tidak bekerja): Iuran dibedakan berdasarkan kelas (kelas ini yang akan dihapus dengan KRIS, tapi iuran ini masih berlaku):

   • Kelas III: Rp 42.000 per orang per bulan.
     • Dulu ada subsidi khusus. Juli - Desember 2020, peserta bayar Rp 25.500, pemerintah subsidi Rp 16.500.
     • Mulai 1 Januari 2021, iuran kelas III jadi Rp 35.000, subsidi pemerintah jadi Rp 7.000.
   • Kelas II: Rp 100.000 per orang per bulan.
   • Kelas I: Rp 150.000 per orang per bulan.

6. Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda/duda/anak yatim piatu dari Veteran/Perintis Kemerdekaan:

   • Iuran: 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan.
   • Dibayar penuh oleh pemerintah.

Catatan Penting: Rincian iuran di atas itu kondisi saat ini. Setelah KRIS diterapkan secara nasional, kemungkinan besar akan ada perubahan iuran. Kita tunggu saja informasi resmi dari pemerintah ya.

| Kategori Peserta | Rincian Iuran