Drama Pengurus Danantara: Thaksin Ikut Campur, Rangkap Jabatan Jadi Sorotan!

Table of Contents

Pengumuman pengurus Danantara, atau Daya Anagata Nusantara, pada Senin (24/3/2025) di Menara CIMB Niaga Jakarta memang langsung bikin heboh. Roesan Perkasa Roeslani, yang ditunjuk sebagai Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, memperkenalkan susunan timnya. Tapi, ada beberapa hal yang kemudian jadi sorotan dan menimbulkan drama.

Pembentukan Danantara dan Struktur Organisasi¶

Danantara ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025. Intinya, ini badan yang dibentuk pemerintah untuk mengelola investasi negara. Struktur organisasi Danantara sendiri cukup kompleks, terdiri dari berbagai tingkatan dan komite.

Pengurus Danantara itu ada:

• Dewan Pengawas
• Dewan Pengarah
• Dewan Penasihat
• Komite Pengawasan dan Akuntabilitas
• Board of Danantara
• Managing Director
• Holding Operasional
• Holding Investasi

Susunan yang cukup panjang ya? Nah, dari pengumuman ini, beberapa nama dan posisi justru menimbulkan pertanyaan dan kontroversi.

Lupa Sebut Nama Sri Mulyani?¶

Salah satu momen yang agak awkward adalah ketika Roesan Roeslani lupa menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas. Padahal, Menkeu ini figur penting banget, apalagi di bidang ekonomi dan investasi. Ketika wartawan bertanya, barulah Roesan memastikan Sri Mulyani ada di Dewan Pengawas, katanya sih lupa disebut.

Kejadian ini tentu saja menimbulkan tanda tanya. Masa iya nama Menkeu bisa lupa disebut saat pengumuman penting seperti ini? Apalagi, pasar saham langsung bereaksi negatif setelah pengumuman tersebut. IHSG anjlok 1,55 persen ke level 6.161,22 di hari yang sama. Level ini bahkan lebih rendah dari saat IHSG sempat trading halt beberapa hari sebelumnya.

Banyak yang menilai, kepercayaan investor pada pasar modal Indonesia itu salah satunya karena figur Sri Mulyani. Kalau sampai Menkeu tidak ada di Danantara, bisa jadi sentimen investor jadi negatif. Selain itu, nama Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, yang sebelumnya dirumorkan akan masuk pengurus Danantara, juga tidak muncul dalam pengumuman. Makin banyak deh spekulasi yang beredar.

Kontroversi Rangkap Jabatan¶

Kontroversi utama dari pengurus Danantara ini adalah banyaknya pejabat yang merangkap jabatan. Mulai dari menteri, pejabat eselon I, sampai pejabat BUMN. Rangkap jabatan ini dianggap berpotensi menimbulkan benturan kepentingan atau conflict of interest. Benturan kepentingan ini bisa bahaya, karena bisa menghambat kinerja Danantara dan jadi celah untuk penyalahgunaan wewenang, tindakan melawan hukum, sampai korupsi.

Dewan Pengawas Danantara saja diisi oleh para menteri, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menteri koordinator, dan menteri sekretaris negara. CEO Danantara sendiri, Roesan Roeslani, juga merangkap jabatan sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Banyak banget ya rangkap jabatannya?

Tidak hanya di level atas, posisi Managing Director juga banyak diisi oleh pejabat eselon I dan pejabat BUMN yang juga merangkap jabatan. Setidaknya ada tujuh pejabat eselon I dan pejabat BUMN yang jadi Managing Director Danantara, yaitu:

1. Robertus Bilitea: Managing Director Legal Danantara, juga Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN.
2. Arief Budiman: Managing Director Finance Danantara, juga Deputy CEO Indonesia Investment Authority (INA).
3. Rohan Hafas: Managing Director Stakeholder Management Danantara, juga Director of Institutional Relations Bank Mandiri.
4. Reza Yamora Siregar: Managing Director/Chief Economist Danantara, juga Staf Khusus di Kementerian Koordinator Perekonomian.
5. Agus Dwi Handaya: Managing Director Holding Operasional Danantara, juga Compliance, Legal, and Human Capital Director Bank Mandiri.
6. Bono Daru Adji: Managing Director Legal Danantara, juga Komisaris PT Telkom.
7. Stefanus Ade Hadiwidjaja: Managing Director Investment Danantara, juga Chief Investment Officer di Indonesia Investment Authority (INA).

Wah, kalau dilihat daftar rangkap jabatannya panjang juga ya. Pertanyaan besar yang muncul, bagaimana mereka bisa fokus dan efektif menjalankan tugas di Danantara kalau punya banyak jabatan lain? Potensi benturan kepentingan juga jadi semakin besar.

Kontroversi Thaksin Shinawatra di Dewan Penasihat¶

Nah, ini nih yang paling bikin panas! Penunjukan Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand, sebagai salah satu anggota Dewan Penasihat Danantara. Keputusan ini dianggap banyak pihak sebagai blunder besar dari pemerintah. Kenapa? Karena rekam jejak Thaksin itu penuh kontroversi dan masalah hukum.

Thaksin punya sederet kasus, mulai dari kasus kepemilikan saham, korupsi, penyalahgunaan jabatan, sampai extrajudicial killing. Dia juga pernah dipenjara dan selalu melarikan diri saat proses hukum berjalan. Di Thailand sendiri, Thaksin adalah figur yang sangat kontroversial dan memecah belah. Masa lalunya yang kelam ini tentu saja jadi sorotan tajam ketika namanya muncul di Danantara.

Berikut beberapa kasus yang menjerat Thaksin:

• Kasus Saham Shin Corp: Divonis 5 tahun penjara.
• Kasus Lotere: Divonis 2 tahun penjara.
• Kasus Benturan Kepentingan Tanah Negara: Divonis 2 tahun penjara.

Selama jadi Perdana Menteri Thailand dari 2001, Thaksin selalu menghadapi protes dan demonstrasi. Puncaknya, terjadi kudeta militer pada 2006 yang menggulingkannya. Meski partainya menang pemilu 2008, Thaksin tetap jadi buronan dan divonis in absensia oleh Mahkamah Agung Thailand pada 2010 atas semua kasusnya.

Dinasti politik Thaksin memang selalu bermasalah di Thailand. Setelah kudeta 2006, saudara iparnya, Somchai Wongsawat, sempat jadi Perdana Menteri di 2008, tapi kemudian juga tersandung kasus. Adiknya, Yingluck Shinawatra, juga sempat jadi Perdana Menteri di 2011, tapi diberhentikan pengadilan pada 2014. Upaya keluarga Thaksin untuk berkuasa di Thailand selalu gagal sejak kudeta 2006.

Sempat jadi buronan lama, Thaksin akhirnya kembali ke Thailand pada Agustus 2024, setelah anak bungsunya, Paetingtarn Shinawatra, jadi Perdana Menteri. Thaksin langsung dijebloskan ke penjara dengan hukuman maksimal 8 tahun. Tapi, ajaibnya, hanya beberapa hari di penjara, Thaksin langsung dapat grasi dari Raja Thailand. Kontroversi grasi ini juga sempat ramai diperbincangkan.

Kehadiran Thaksin di Danantara ini dikhawatirkan akan merusak kepercayaan publik dan investor. Apalagi kondisi ekonomi lagi kurang bagus, IHSG dan Rupiah melemah. Citra Thaksin sebagai mantan koruptor, meski sudah dapat grasi, tetap melekat. Ini tentu jadi tantangan besar bagi Presiden Prabowo Subianto yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. Penunjukan Thaksin ini seperti bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan.

Konflik Kepentingan Auditor dan Penegak Hukum¶

Masalah lain yang disorot adalah masuknya unsur auditor dan penegak hukum dalam jajaran pengurus Danantara. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang seharusnya jadi auditor eksternal pemerintah yang independen, justru ikut masuk dalam pengurus Danantara. Ini jelas bikin independensi BPK dipertanyakan. Bagaimana mungkin BPK bisa mengaudit laporan keuangan dan kinerja Danantara secara objektif kalau Ketuanya sendiri bagian dari Danantara?

Selain BPK, unsur penegak hukum seperti Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK juga ditempatkan di kepengurusan Danantara. Padahal, seharusnya aparat penegak hukum itu berada di luar struktur organisasi yang mereka awasi. Kalau suatu saat terjadi masalah hukum di Danantara, misalnya kasus korupsi, publik pasti akan ragu dengan independensi dan objektivitas penegakan hukumnya. Apalagi kalau penegak hukumnya justru bagian dari pengurus Danantara.

Idealnya, auditor dan aparat penegak hukum itu harus independen dari objek yang diawasi. Mereka harus berada di luar struktur organisasi Danantara. Berbeda dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang memang fungsinya sebagai pengawas internal pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP itu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Sebagai pengawas internal, BPKP memang boleh ditempatkan di dalam struktur organisasi, agar pengawasan bisa dilakukan secara melekat.

Sepertinya, tim yang merancang kepengurusan Danantara ini perlu lebih dalam lagi mempelajari teori-teori ketatanegaraan, seperti separation of power, check and balances, dan segregation of duties. Selain itu, pemahaman tentang peraturan perundang-undangan juga penting banget. Jangan sampai pembentukan badan negara justru menimbulkan masalah baru karena kurangnya pemahaman konsep dasar dan aturan yang berlaku.

Kesimpulannya, pembentukan pengurus Danantara ini memang penuh drama dan kontroversi. Mulai dari isu rangkap jabatan, penunjukan Thaksin Shinawatra, sampai potensi konflik kepentingan auditor dan penegak hukum. Reaksi pasar modal yang negatif juga jadi sinyal bahwa publik dan investor punya kekhawatiran terhadap Danantara. Pemerintah perlu segera memberikan klarifikasi dan solusi untuk mengatasi berbagai kontroversi ini, agar Danantara bisa berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Bagaimana pendapatmu tentang kontroversi Danantara ini? Apakah kamu setuju dengan penunjukan Thaksin dan banyaknya rangkap jabatan? Yuk, diskusikan di kolom komentar!