Beranda biaya bpjs bpjs kesehatan iuran bpjs kenaikan bpjs

Bye Bye Kelas BPJS! Iuran Terbaru Mulai Maret 2025, Berapa ya?

Updated: • 0 • min read
Table of Contents

Bye Bye Kelas BPJS! Iuran Terbaru Mulai Maret 2025, Berapa ya?

Kabar penting buat kamu pengguna BPJS Kesehatan! Ada perubahan besar nih yang bakal terjadi sebentar lagi. Kelas-kelas BPJS seperti kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini kita kenal, siap-siap untuk dihapus! Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem yang namanya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Perubahan ini rencananya mulai berlaku Juli 2025 mendatang. Jadi, buat kamu yang sering bertanya-tanya soal kelas BPJS, ini dia jawabannya: sebentar lagi sistem kelas bakal jadi kenangan!

KRIS: Semua Kelas Jadi Sama?

Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih KRIS itu? Singkatnya, KRIS ini adalah sistem rawat inap baru yang tujuannya untuk menyetarakan fasilitas ruang rawat inap bagi semua peserta BPJS Kesehatan. Jadi, nggak peduli kamu peserta BPJS yang bayar iuran besar atau yang iurannya dibantu pemerintah, nantinya semua akan mendapatkan fasilitas kamar rawat inap yang standarnya sama.

Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, pernah menjelaskan bahwa KRIS ini dibuat agar semangat gotong royong dalam BPJS Kesehatan itu lebih terasa. Beliau bilang, selama ini sistem kelas itu agak “banci” gotong royongnya. Maksudnya, kalau orang kaya bayar iuran lebih besar, maunya dapat layanan yang lebih bagus juga. Padahal, BPJS Kesehatan itu kan asuransi sosial, idealnya yang mampu bantu yang kurang mampu.

Menurut Pak Menteri, konsep yang benar itu seharusnya yang kaya bayar lebih untuk membantu yang miskin, bukan malah minta fasilitas lebih karena bayar lebih. Nah, KRIS ini diharapkan bisa meluruskan konsep tersebut. Dengan KRIS, semua peserta dapat layanan rawat inap yang setara, meskipun nanti iuran yang dibayar bisa berbeda-beda.

Iuran BPJS Bakal Naik?

Selain soal KRIS, ada kabar lain yang juga perlu kamu tahu. Pemerintah berencana untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2026. Hmm, naik lagi? Tenang dulu! Pemerintah memastikan bahwa masyarakat miskin tetap akan mendapatkan layanan BPJS Kesehatan secara gratis. Jadi, kenaikan iuran ini kemungkinan besar akan lebih terasa bagi peserta BPJS yang bukan penerima bantuan iuran (PBI).

Kenapa sih iuran BPJS mau dinaikkan? Pak Menteri Budi menjelaskan bahwa kenaikan iuran ini terpaksa dilakukan karena adanya inflasi. Biaya kesehatan itu setiap tahun terus meningkat, bahkan bisa sampai 15% per tahun. Sementara itu, iuran BPJS terakhir kali naik itu tahun 2020. Kalau biaya terus naik tapi iuran nggak naik, tentu lama-lama keuangan BPJS bisa tekor, kan?

Meski iuran kemungkinan naik, pemerintah menegaskan bahwa masyarakat miskin yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak perlu khawatir. Mereka akan tetap ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, alias gratis! Jadi, kenaikan iuran ini diharapkan tidak akan memberatkan masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah akan memastikan bahwa mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Pemerintah sadar betul bahwa kesehatan itu adalah hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, meskipun iuran naik, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Dana dari kenaikan iuran ini nantinya akan digunakan untuk menjaga keberlangsungan program BPJS Kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan.

Kepastian Hukum Soal KRIS

Keputusan penghapusan kelas BPJS dan penerapan KRIS ini bukan cuma wacana, lho. Semuanya sudah resmi ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024. Perpres ini merupakan perubahan ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Artinya, perubahan ini sudah punya dasar hukum yang kuat dan pasti akan dilaksanakan.

Penerapan KRIS ini juga nggak langsung serentak di seluruh Indonesia. Pemerintah akan menerapkannya secara bertahap. Targetnya, seluruh rumah sakit di Indonesia sudah menerapkan KRIS pada tanggal 30 Juni 2025. Nah, setelah KRIS berjalan penuh, barulah iuran baru untuk peserta BPJS Kesehatan akan ditetapkan secara resmi, yaitu mulai tanggal 1 Juli 2025. Jadi, masih ada waktu untuk bersiap-siap dengan perubahan ini.

Lalu, Iuran BPJS Sekarang Gimana?

Mungkin sekarang kamu jadi bertanya-tanya, kalau kelas BPJS mau dihapus dan iuran baru mau ditetapkan, terus iuran yang sekarang ini gimana dong? Tenang, untuk saat ini, iuran BPJS Kesehatan masih tetap sama seperti sebelumnya. Belum ada perubahan sampai ada pengumuman lebih lanjut dari pemerintah. Jadi, selama masa transisi ini, kamu tetap bayar iuran sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang.

Aturan soal iuran BPJS Kesehatan saat ini masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Dalam aturan ini, dijelaskan juga soal batas waktu pembayaran iuran, yaitu paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Yang menarik, mulai tanggal 1 Juli 2026, sudah tidak ada lagi denda telat bayar iuran BPJS Kesehatan. Wah, kabar baik nih buat yang suka lupa bayar iuran!

Tapi, meskipun denda telat bayar dihapuskan, ada satu hal yang perlu diingat soal denda. Denda tetap akan dikenakan jika dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan BPJS kamu diaktifkan kembali (misalnya setelah sempat non-aktif karena telat bayar), kamu mendapatkan layanan kesehatan rawat inap. Jadi, tetap usahakan untuk bayar iuran tepat waktu ya, biar nggak kena denda kalau sampai butuh rawat inap.

Rincian Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini

Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat lagi rincian iuran BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2022:

  1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan: Iuran untuk kelompok ini sepenuhnya dibayarkan oleh Pemerintah. Jadi, gratis! Kelompok PBI ini biasanya terdiri dari masyarakat yang kurang mampu dan sudah terdata di Kementerian Sosial.

  2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan: Ini termasuk PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri. Iuran untuk kelompok ini sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan:

    • 4% dibayar oleh pemberi kerja (pemerintah sebagai lembaga pemerintahan)
    • 1% dibayar oleh peserta (pegawai yang bersangkutan)

    Jadi, kalau kamu seorang PNS, TNI, Polri, atau pegawai pemerintah lainnya, iuran BPJS kamu sudah otomatis dipotong dari gaji setiap bulan.

  3. Peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD, dan Swasta: Sama seperti PPU Lembaga Pemerintahan, iuran untuk kelompok ini juga sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan:

    • 4% dibayar oleh pemberi kerja (perusahaan BUMN, BUMD, atau swasta)
    • 1% dibayar oleh peserta (pegawai perusahaan)

    Jadi, kalau kamu bekerja di perusahaan swasta, BUMN, atau BUMD, iuran BPJS kamu juga akan dipotong dari gaji setiap bulan, dan sebagian besar iurannya ditanggung oleh perusahaan tempat kamu bekerja.

  4. Iuran Keluarga Tambahan PPU (Anak Keempat dan Seterusnya, Ayah, Ibu, Mertua): Kalau kamu seorang PPU dan ingin mendaftarkan anggota keluarga tambahan seperti anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, atau mertua, besaran iurannya adalah sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan. Iuran ini sepenuhnya dibayar oleh pekerja penerima upah.

    Misalnya, kamu mau daftarin mertua kamu jadi peserta BPJS. Nah, kamu harus bayar iuran tambahan sebesar 1% dari gaji kamu setiap bulannya untuk mertua kamu tersebut.

  5. Iuran bagi Kerabat Lain PPU, Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Peserta Bukan Pekerja: Kelompok ini agak luas nih, mencakup kerabat lain dari PPU (saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll.), pekerja bukan penerima upah (misalnya pedagang, petani, nelayan, pekerja lepas), dan peserta bukan pekerja (misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, pensiunan, investor). Iuran untuk kelompok ini dihitung sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

    • Kelas III: Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan. Dengan iuran ini, kamu akan mendapatkan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

      • Khusus untuk kelas III, ada cerita menarik nih! Dulu, tepatnya bulan Juli - Desember 2020, peserta kelas III itu sebenarnya bayar iuran lebih murah, yaitu cuma Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 dibantu oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
      • Kemudian, mulai tanggal 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III naik jadi Rp 35.000. Pemerintah tetap memberikan bantuan iuran, tapi jumlahnya lebih kecil, yaitu Rp 7.000. Jadi, total iuran kelas III tetap Rp 42.000, tapi komposisi bayar sendiri dan bantuan pemerintahnya berubah.

    • Kelas II: Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan. Dengan iuran ini, kamu akan mendapatkan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

    • Kelas I: Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan. Dengan iuran ini, kamu akan mendapatkan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    Nah, tapi ingat ya, kelas-kelas ini sebentar lagi akan dihapus dan diganti dengan KRIS. Jadi, iuran kelas III, II, dan I ini kemungkinan besar juga akan berubah nanti setelah KRIS diterapkan penuh.

  6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan Janda/Duda/Anak Yatim Piatu dari Veteran/Perintis Kemerdekaan: Untuk kelompok pejuang dan pahlawan bangsa ini, iuran jaminan kesehatannya ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan. Iuran ini sepenuhnya dibayar oleh Pemerintah sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada jasa-jasa mereka.

Tabel Rincian Iuran BPJS Kesehatan (Saat Ini)

| Kategori Peserta | Besaran Iuran | Keterangan

Posting Komentar